SULTENG,CS – DPRD Sulteng membentuk tim gabungan untuk melakukan konsolidasi terhadap kegiatan usaha PT GNI di Morowali Utara (Morut) menyusul terjadinya kericuhan antara Tenaga Kerja Asing (TKA) dan pekerja lokal beberapa waktu lalu.
Pembentukan tim ini menurut Wakil Ketua III DPRD Sulteng, Muharram Nurdin merupakan kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP),Senin 16 Januari 2023 di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng.
“Pembentukan tim ini dari hasil RDP untuk merespons PT GNI di Morut. RDP menyimpulkan untuk membentuk tim gabungan komisi untuk melakukan penyelesaian masalah dan pembicaraan dengan pihak terkait. Tujuannya agar keadaan kembali kondusif,”kata Muharram Nurdin usai rapat pembentukan tim di ruang kerjanya, Kamis 18 Januari 2023.
DPRD Sulteng kata Muharram berpandangan bahwa kehadiran investasi di Sulteng itu penting. Tapi kehadiran investasi itu seharusnya memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat setempat.
Sejauh ini PT GNI ungkapnya beroperasi dengan mengesampingkan sejumlah hal penting. Misalnya PT GNI tidak kooperatif mengenai data-data karyawan kepada dinas ketenagakerjaan.
“Karena itu kita akan bicarakan ke kementerian investasi soal PT GNI yang tidak kooperatif dengan dinas ketenagakerjaan berkaitan data-data,”ungkapnya.
PT GNI pun jelas Muharram belum melibatkan secara strategis pengusaha lokal dan perusahaan daerah (Perusda) sebagai mitra starategis meski hal ini menjadi kewajiban investasi yang diamanatkan Menteri Investasi.
“Harusnya supaya orang daerah di Morut merasa memiliki ini maka mereka sebaiknya dilibatkan. Kan ada keputusan Menteri investasi bahwa setiap investasi di daerah harus mengundang pengusaha lokal, Perusda untuk terlibat bersama. Nah, Ini kewajiban ini belum dilakukan PT GNI,”ujarnya.
Oleh sebab itu, salah satu poin yang akan diperjuangkan DPRD Sulteng menurutnya adalah meminta agar semua investasi yang masuk di Sulteng untuk melibatkan pengusaha lokal dan Perusda sebagai joint partner dalam melakukan investasi
“Hanya dengan demikian masyarakat Sulteng bisa merasakan betapa pentingnya investasi,”sebut Muharram.
Terkait kericuhan antara pekerja lokal dan TKA, Muha mengaku hal itu sudah ditangani pihak kepolisian.
Namun katanya sejauh ini informasi yang berkembang bahwa ada perlakuan tidak adil antara TKA dan lokal. Meski demikian, informasi lain yang ia dapatkan bahwa TKA juga dieksploitasi dalam segi waktu.
“Tapi apapun itu, kondisi demikian juga membuktikan bahwa ada masalah management PT GNI,”tambahnya.
Pada bagian lain, tim gabungan DPRD Sulteng ini juga berencana menemukan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk menyampaikan segala informasi mengenai keberadaan dan permasalahan PT GNI.
“Karena ini menyangkut dua bangsa maka tim akan menemui Menkopolhukam untuk menyampaikan informasi- informasi penting ini,”pungka (TIM).
