Wali Kota Palu Minta FKPPS Jangan Ujung-Ujungnya Duit

PALU,CS – Wali Kota Palu Hadianto Rasyid membuka Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting (FKPPS), Senin 20 Februari 2023 di Aula Kantor Camat Palu Selatan.

Forum tersebut dihadiri sejumlah pihak seperti dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu, pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) baik Kota Palu maupun Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Hadianto menjelaskan bahwa ada dua skema penanganan Stunting yang harus disiapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, pertama adalah pencegahan risiko Stunting dan kedua adalah penanganan risiko Stunting.

“Kalau mencegah berarti Bumil (Ibu Hamil, red) kita harus kita jaga dan kawin dini juga harus kita pantau dan perlu diberikan pendampingan. Terutama mereka dari keluarga yang ekonominya berada pada posisi yang tidak baik. Itu yang perlu mendapatkan perhatian agar pencegahan risiko Stunting bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Baca Juga :  Pembangunan Anutapura Medical Center ditarget Selesai Mei 2023

Menurutnya berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 pravelensi Stunting di Kota Palu mengalami kenaikan 0,8 persen bersama enam kabupaten lain seperti Buol 4,1 persen, Donggala 2,9 persen, Banggai Kepulauan 2,0 persen, Tojo Una-una 1,9 persen, Tolitoli 1,4 persen, dan Morowali Utara 2,1persen.

“Kalau penanganan Stunting di Kota Palu sudah berjalan cukup baik, hanya memang tuntutan kita bagaimana langkah-langkah mencegah Stunting itu sendiri,” ujarnya.

Wali kota berharap keberadaan Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting ini mampu menjadi media untuk berkolaborasi dan elaborasi semua pemikiran agar mendapatkan rekomendasi yang tepat terkait dua hal tadi.

Baca Juga :  Tahun ini Program Magang Guru Kota Palu di dampingi PT Sampoerna

“Saya berharap forum ini bukan hanya jadi forum-foruman, akan tetapi bisa menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang baik dan saya menunggu rekomendasi itu. Supaya kita bisa melihat upaya apa yang bisa kita lakukan kedepan. Jangan UUD alias ujung-ujungnya duit,” tekannya.

Ia meminta agar kader-kader Posyandu di Kota Palu yang berjumlah sekitar 1.500 lebih orang bisa dimanfaatkan sebagai pasukan tempur yang siap menjadi pendamping di setiap kelurahan di Kota Palu.

“Ini betul-betul kita kerja baik, jangan kita terlihat naik pravelensinya dan dianggap seakan-akan kita tidak kerja. Saya harap forum ini bisa saling menguatkan strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu sekaligus juga bisa melakukan evaluasi atas kerja-kerja yang sudah dilakukan dan saya bisa memberikan rekomendasi yang InsyaAllah bisa bermanfaat,”demikian Hadianto (**)

Baca Juga :  Wakil Ketua DPD NasDem Palu ini Wakili Indonesia di Konferensi Diplomat Muda Dunia

 

Pos terkait