Efek Kejut Kenaikan BBM Gerus Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat

PALU,CS – Wakil Wali Kota (Wawali) dr Reny A Lamadjido mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) penanggulangan kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) tahun 2023 di Aula pertemuan Kantor Bappeda Sulteng.

Selain Wakil Wali Kota Reny, hadir pula pimpinan daerah lainnya seperti Wakil Bupati Donggala, Moh. Yasin, Wakil Bupati Poso, M. Yasin Mangun, dan Wakil Bupati Tolitoli, Moh. Besar Bantilan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulteng Rudi Dewanto yang mewakili Gubernur dalam sambutannya mengatakan bahwa periode September 2022, kemiskinan di Sulteng lebih rendah dari Maret 2022.

Baca Juga :  Begini Tanggapan BNPB Terkait Usulan Baru Penerima Stimulan di Palu

Dikutip dari rilis Biro Adpim Setdaprov Sulteng, terjadi penurunan dari 12,33 persen menjadi 12,30 persen atau turun 0,03 persen.

“Tapi ada anomali dibaliknya. Kemiskinan di perkotaan justru meningkat dari 9,03 persen pada Maret 2022 menjadi 9,13 persen pada September 2022,” ujarnya.

Menurutnya, faktor kenaikan BBM pada periode September 2022 lalu jadi pemicu karena telah menggerus pendapatan daya beli masyarakat.

“Sehingga memberi efek kejut khususnya pada masyarakat perkotaan yang harus mengeluarkan lebih banyak biaya,” katanya.

Biaya yang dimaksud antara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dan transportasi yang mana mobilitas masyarakat perkotaan lebih tinggi daripada masyarakat perdesaan.

Baca Juga :  Pemkot Palu Seminarkan Rancangan Indeks Ketimpangan Wilayah Kota Palu

Untuk itu, Gubernur melalui Asisten mengisyaratkan pemanfaatan dana CSR perusahaan ke dalam bentuk program bantuan sembako untuk membantu masyarakat miskin perkotaan.

Ditambah lagi supaya tepat sasaran maka kabupaten kota dimintanya secara kontinu memuktahirkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau P3KE.

“Sebelum BPS turun menyurvei ke wilayah (kabupaten kota) masing-masing, Saya harap masyarakat Kita sudah terkena intervensi (bantuan sembako),” tandasnya.

Sementara narasumber Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Evenri Sihombing menegaskan bahwa ketersediaan data by name by addres yang valid dapat memudahkan program-program intervensi penanggulangan kemiskinan ekstrim di kabupaten kota.

Baca Juga :  Bendera Rampai Nusantara Berkibar di Provinsi Sulteng

Selain itu komitmen dan konsistensi yang tinggi pemerintah daerah diklaimnya jadi faktor penentu untuk keberhasilan menurunkan kemiskinan secara drastis.

“Kawal tiap bulan supaya kemiskinan cepat turun karena sudah ada datanya,”demikian Rudi Dewanto (**).

Pos terkait