PALU,CS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah telah mempersiapkan sejumlah program mitigasi dalam mendukung progam pengendalian perubahan iklim melalui pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui beberapa perangkat/regulasi untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi.
Di antaranya yang sudah dibuat ialah dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) emisi GRK Provinsi Sulteng dan masterplan pertumbuhan ekonomi hijau berbasis sumber daya alam terbarukan.
Kemudian program seperti pengendalian kebakaran hutan dan lahan khususnya di lahan gambut, rehabilitasi hutan dan lahan serta aksi nyata lainnya yang sejalan dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Demikian Asisten Admistrasi Umum Sekretariat Daerah Pemprov Sulteng, Sadli Lesnusa, mewakili Gubernur Sulteng dalam kegiatan workshop II penyusunan rencana kerja sub nasional Indonesia,e Fokus Net Sink 2030, Senin 3 Juli 2023 di Hotel Best Western Palu.
Menurutnya, kebijakan yang serupa juga diikuti di tingkat kabupaten/kota seperti dokumen rencana emisi GRK tingkat kabupaten/kota.
Selain itu Pemprov Sulteng kata Sadli Lesnusa juga telah melaksanakan integrasi program iklim dalam indikator RPJMD serta Renstra, sosialisasi, penyuluhan dan fasilitasi pelaksanaan bekerjasama dengan dunia usaha.
Sadli berharap workshop II penyusunan rencana kerja ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha serta para pihak terkait dapat bekerjasama melalui aksi percepatan dan implementasi langkah-langkah mitigasi domestik.
Serta peran penting untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan alam dan ekosistem dalam memberikan manfaat untuk adaptasi dan mitigasi iklim sambil memastikan perlindungan sosial dan lingkungan.
Sadli menambahkan penyusunan rencana kerja penurunan gas rumah kaca sub nasional Provinsi Sulteng dalam rangka mendukung target nasional Folu net sink 2030 dilakukan melalui adaptasi penyusunan rencana operasional indonesia’s folu net sink 2030.
Dokumen rencana kerja sub Nasional Indonesia’s Forestry and Other Land Use (folu) net sink 2030 Sulteng ini disusun dengan melibatkan multipihak, mulai dari pemerintah, lembaga swasta, akademisi, termasuk juga dari organisasi sipil non pemerintah (NGO/LSM).
“Workshop ini penting sebagai kegiatan untuk menyampaikan rencana kerja aksi mitigasi di tingkat sub nasional khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah,”kata Sadli.
Menurutnya terdapat 9 rencana operasioanal (RO) dari 12 aksi mitigasi penurunan gas rumah kaca pada sub nasional provinsi Sulteng dengan luas total kurang lebih 2,5 juta hektar yang masuk dalam 21 wilayah kesatuan pengelolaan hutan dan 13 kabupaten/kota.
Gubernur lanjut Sadli mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan serta kepercayaan dari KLHK serta seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan kegiatan ini.
“Semoga hasil-hasil yang dicapai pada pertemuan ini dapat menjadi acuan untuk ditindaklanjuti seluruh pihak yang terlibat, demi suksesnya agenda indonesia’s folu net sink 2030 sub nasional di Sulteng,”demikian Sadli Lesnusa (TIM).
