PALU, CS – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, H. Nanang menggelar Reses Caturwulan II Tahun Sidang 2023, di Kelurahan Tondo, Jumat 14 Juli 2023 malam.
Reses atau jaring aspirasi itu dihadiri tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan masyarakat dari perwakilan RT di wilayah itu.
Dikesempatan Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, bahwa masa Reses merupakan masa penting yang sejatinya secara fungsional menjadi media menjaring aspirasi masyarakat. Sehingga, kesempatan itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat.
Dikesempatan itu, Ketua RT 1 Tondo, Ladale menyampaikan, mewakili warganya dan nelayan di wilayah tersebut, meminta agar H. Nanang bisa mengakomodir kebutuhan pemasangan Rompong (media penangkapan ikan-red). Karena menurutnya, saat ini nelayan teluk palu cukup kesulitan mendapatkan hasil tangkap yang melimpah.
“Dengan pendapatan yang sulit, tentunya untuk membiayai pembuatan rompong sangat berat bagi nelayan. Kiranya dalam kesempatan ini kami berharap agar pemerintah bisa membantu melalui Pak Haji Nanang,” harapnya.
Selain itu, Ladale juga menyampaikan bahwa ada beberapa titik di wilayahnya sangat membutuhkan drainase.
“Saya sudah bosan usulkan di Musrembang karena sudah berulang-ulang saya sampaikan tapi sampai saat ini belum ada ditindaklanjuti. Kami berharap Haji Nanang bisa mempresure ini melalui DPRD, ” pintanya.
Menanggapi itu, H. Nanang mengaku, untuk pengadaan Rompong bagi nelayan, sudah ditindaklanjutinya ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sebelum Reses itu.
“Nanti kita akan lengkapi dengan lampu tenaga surya,” katanya.
Selanjutnya, Ketua RT 3, Jaelani menyampaikan keluhan masyarakat terkait dengan sistem pengaturan pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai tidak efektif.
“Warga saya keluhkan tempat memilih mereka. Dari RT 3 ini ada yang penempatan TPS nya di daerah BTN Roviga. Ini akan memicu Golput karena pasti mereka (masyarakat) malas untuk memilih, ” keluhnya.
Menanggapi hal itu, H. Nanang berjanji akan menindaklanjutinya, dengan mengutus petugas penghubung PKB ke KPU untuk menanyakan masalah tersebut. **
