SULTENG,CS – Ketua Komisi IV DPRD Sulteng H Alimuddin Pa’ada mengemukakan sejumlah pandangannya terkait demokrasi dan Pemilu yang akan diselenggarakan 14 Februari 2024 mendatang dalam kegiatan diskusi parlemen menjawab, Kamis 20 Juli 2023 di ruang sidang utama DPRD Sulteng.
Alimuddin menjelaskan demokrasi berasal dari kata Yunani kuno, demos dan cratos. Yang berarti kekuasan mutlak dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.
“Demokrasi salahsatunya adalah sistem untuk mengatur penyelesaian konflik kepentingan politik rakyat,”kata Alimuddin Pa’ada.
Sedangkan Pemilu katanya adalah sebuah sistem general election untuk memberikan kedaulatan kepada rakyat dalam memilih langsung wakil rakyat dan pemimpinnya.
Karena itu dalam kaitan Pemilu legislatif 2024 nanti, KPU menurutnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk menilai para calon legislatif melalui tahapan Daftar Calon Sementara (DCS). Pada tahap ini masyarakat bisa memberi tanggapan mengenai layak tidaknya seorang figur politisi itu untuk dipilih mewakili rakyat.
“DCS itu salahsatu ruang untuk melihat calon pemimpin yang layak atau tidak untuk dipilih. Karena demokrasi itu dari rakyat,oleh rakyat dan untuk rakyat,”jelasnya.
Kepada para mahasiswa yang menjadi peserta dalam diskusi itu, Alimuddin meminta agar mahasiswa menggunakan hak suaranya dalam Pemilu nanti.
“Mahasiswa harus gunakan hak suara datang ke TPS pada 14 Februari 2024 nanti. Jadi malam tanggal 14 itu jangan ada yang begadang, gunakan hak suara kalian,”ajak Alimuddin.
Alimuddin juga berpendapat bahwa prinsip negara demokrasi yang dianut di Indonesia melalui Pemilu adalah memilih pemimpin secara periodik setiap t tahun sekali. Dalam Pemilu masyarakat berhak untuk memilih kembali pemimpin yang dianggap baik dan berhasil sekaligus berhak memilih untuk melakukan mengganti pemimpin jika dianggap tidak baik.
“Melalui Pemilu akan tercipta dan lahir para pihak yang akan dipercayakan menjalankan roda pemerintahan dan negara,”ujarnya.
Alimuddin juga menyabut dalam demokrasi dan Pemilu Indonesia dikenal penyelenggara pengawasan Pemilu. Mulai dari Badan Pengawas Pemilu, (Bawaslu) secara berjenjang dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mengawasi kinerja penyelenggara Pemilu.
Instusi tersebut menurutnya akan memberi ruang bagi masyarakat untuk melaporkan segala bentuk kemungkinan Pemilu tidak dijalankan secara langsung, jujur dan adil oleh penyelenggara. Sebab, baik KPU, Bawaslu serta jajaran TNI/Polri itu harus bersikap independen tidak memihak kepada siapapun.
“KPU,TNI/Polri itu tidak boleh memihak. Silahkan protes jika ada yang tidak jujur, jangan sampai ada manipulasi,”ucapnya.
Alimuddin menambahkan, dalam Pemilu 2019 silam, persentase partisipasi baru mencapai 70 persen. Masih ada sekitar 30 persen yang tidak menggunakan hak pilihnya. Karena itu, Alimuddin berharap mahasiswa menjadi agen untuk mengajak masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dala Pemilu 2024.
Dalam sesi tanya jawab, Alimuddin menyampaikan hematnya bahwa ruang bagi rakyat untuk melakukan kontrol atau protes kepada pemerintah seluas-luasnya. Namun begitu, ia berpendapat sebenarnya jika masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu, maka idealnya mereka tidak berhak untuk melakukan protes tersebut.
Kegiatan diskusi bertema mewujudkan politik yang akomodatif yang diselenggarakan salahsatu lembaga penyiaran ini mengahdirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi diantaranya Nur Sangadji dan Slamet Riyadi Cante. Serta pejabat mewakili kepala lembaga pemasyarakatan khusus anak Kota Palu. Kegiatan ini juga dihadiri anggota Komisi IV DPRD Sulteng I Nyoman Slamet (TIM).
