SULTENG,CS – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulteng kembali rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun anggaran 2023,Senin 21 Agustus 2023 di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Sulteng Nilam Sari Lawira dan dihadiri Wakil Ketua-III, Muharram Nurdin bersama sejumlah anggota Banggar
Dari TAPD, rapat diikuti langsung Ketua TAPD Sulteng Novalina bersama seluruh jajaran OPD.
Ketua DPRD Sulteng membuka kemudian memberi kesempatan kepada Ketua TAPD Sulteng untuk menjelaskan pembahasan rancangan KUPA – PPAS-P tahun 2023.
Anggota Banggar Sonny Tandra dalam kesempatan ini mengungkap bahwa berdasarkan dari data yang ada bahwa garis kemiskinan di Sulteng cukup tinggi hingga menempati posisi kedua setelah Gorontalo.
Berdasarkan data perbandingan jelas Sonny Tandra, garis kemiskinan antara daerah di di Sulawesi, maka garis kemiskinan di Sulteng sebesar 12,30persen, Sulbar 11,75persen, Sulsel 8,65persen, dan Sulawesi Utara 7persen.
Karena ujar Sonny Tandra, sangat dipandang perlu untuk berpikir dan mencarikan solusi bersama agar persoalan garis kemiskinan di Sulteng dapat menurun dengan cepat.
Apalagi menurutnya, jika dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi di Indonesia, Sulteng menempati posisi kedua yang cukup tinggi setelah Maluku Utara.
Hal ini kata Sonny menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulteng tidak berbanding lurus dengan tingginya jumlah garis kemiskinan.
Karena itu dia berharap penggunaan APBD betul-betul pada peruntukannya dan betul-betul tepat sasaran, sehingga penggunaan APBD betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan garis kemiskinan di Sulteng dapat turun lebih cepat (**).
