Waktu Operasional Pelabuhan Donggala dipertanyakan DPRD Sulteng

SULTENG,CS –  Anggota Komisi III DPRD Sulteng, Marlelah mengajukan sejumlah pertanyaan terkait operasional pelabuhan laut di Kabupaten Donggala. Pertanyaan itu ia utarakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III bidang pembangunan DPRD Sulteng dengan 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulteng, Senin 9 Oktober 2023 di Ruang Baruga DPRD Sulteng.

Pertanyaan itu secara spesifik berkaitan dengan fungsi dan peruntukan pelabuhan laut di Di Donggala yang ditujukan kepada DInas Perhubungan Sulteng.

“Pelabuhan Donggala itu peruntukan untuk apa dan kapan operasionalnya,”Tanya Marlelah.

Selain soal pelabuhan, Marlelah juga mempertanyakan program Pokok Pikiran (Pokir) yang melekat pada Dinas Perhubungan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulteng. Menurutnya, Pokir pada Dinas ESDM berkaitan adanya program penyediaan air bersih di Kabupaten Banggai. Hal tersebut juga telah dikonsultasikan ke Kementerian terkait.

“Bagaimana kelanjutan hasil pemberian bantuan air bersih tersebut. Karena banyak sekali masyarakat yang mengajukan  permintaan itu. Jika ada permasalahan-permasalahan, maka itu perlu dilihat bersama,”ujar Marlelah.

Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) Dinas ESDM, mewakil kepala dinasnya  dalam RDP itu mengaku belum solusi terkait dengan pemberian program bantuan tersebut.

“Sampai detik ini belum ada solusi. Untuk air awalnya pengebor dan masih melekat di Cikasda sebagi pelaksana. ESDM cuma sebatas membuat dokumennya,”ungkap Kabid EBT

Sementara pejabat mewakil Kepala Dinas Perhubungan Sulteng menjawab, bahwa pelabuhan Donggala akan digunakan untuk kepentingan naik-turun penumpang yang dilakukan PELNI. Namun rencananya operasional pelabuhan tersebut belum dapat diinformasikan lantaran  pembangunan pelabuhan Donggala dan Wani bersumber dari anggaran luar negeri yang ditangani langsung Kementerian Perhubungan.

RDP bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra ini digelar untuk rencana Korkom antar daerah di DKI Jakarta.

10 OPD terkait masing-masing Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng.

RDP yang dipimpin Zainal Abidin Ishak ini membahas beragam isu untuk menjadi materi Korkom antar daerah yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Salahsatu isu bahasan RDP adalah penafsiran terkait interfensi pemerintah provinsi terhadap peningkatan jalan dusun. Lalu informasi terkait pengembangan pelabuhan Pantoloan, Wani dan pelabuhan Donggala.

Anggota Komisi IV yang hadir dalam RDP ini masing-masing Huisnan Bram Tripalu, Marlelah, Abdul Karim Aljufri dan Muhaimin Yunus Hadi (TIM)

Pos terkait