SULTENG,CS – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulteng, Novalina menyebut capain hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke sebelas kalinya tidak terlepas dari dukungan dan pengawasan yang telah diberikan seluruh Anggota DPRD Sulteng.
Demikian Novalina, menjawab pemandangan umum fraksi Gerindra DPRD Sulteng dalam rapat paripurna tentang pemandangan umum fraksi DPRD atas Ranperda APBD 2024, Senin 16 Oktober 2023 di ruang sidang utama DPRD Sulteng.
Menurutnya, beberapa kebijakan pemerintah daerah dalam rangka menghadapi import barang khususnya ke Sulteng yaitu dilakukan bersama seluruh kabupaten/kota. Dari kerjasama itu telah dijalankan kebijakan program peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), yang mewajibkan setiap perangkat daerah menggunakan produk dalam negeri.
Hal tersebut kata Sekpov dilakukan mulai dari tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan hingga pelaksanaan pengadaan yang bertujuan pemberdayaan UMKM daerah, pemberdayaan industri dalam negeri, memperkuat struktur industri daerah serta mengoptimalkan produk daerah/produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa di pemerintah daerah.
Sebelumnya Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Alimuddin Pa,ada memberikan enam catatan terhadap muatan Ranperda APBD 2024.
Enam catatan itu antara lain, Fraksi Gerindra mengapresiasi Pemprov Sulteng kenaikan target PAD tahun 2024. Menurutnya pertumbuhan ekonomi dan PAD Sulteng sebagian besar disumbang sektor pertambangan. Selama lebih dua tahun terakhir, Pemprov Sulteng jor-joran membuka pintu investasi untuk sektor pertambangan.
Upaya pemerintah meningkatkan pendapatan dengan memprioritaskan tambang adalah meningkatkan risiko bencana. Maka pemerintah harus lebih kreatif untuk mengelola atau menggali potensi lain yang tak kalah menjanjikan, seperti pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
Fraksi Gerindra Sulteng berharap, organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil pajak dan retribusi mengoptimalkan sumber-sumber potensi pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena dari hasil retribusi dan pajak yang dipungut, selanjutnya dikembalikan kepada masyarakat bukan dalam bentuk uang tetapi dalam wujud pembangunan, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial maupun lainnya untuk kemajuan daerah.
Fraksi Gerindra kata Alimuddin juga menyarankan agar belanja yang konsisten dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kemudian berharap pemerintah daerah provinsi dapat mendorong terwujudnya hilirisasi peningkatan nilai tambah komoditas pertanian di Sulteng. hal itu sangat penting agar dapat meningkatkan pendapatan para petani.
Upaya pemerintah meningkatkan pendapatan dengan memprioritaskan tambang adalah meningkatkan risiko bencana. Maka pemerintah harus lebih kreatif untuk mengelola atau menggali potensi lain yang tak kalah menjanjikan, seperti pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
Fraksi Gerindra Sulteng berharap, organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil pajak dan retribusi mengoptimalkan sumber-sumber potensi pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena dari hasil retribusi dan pajak yang dipungut, selanjutnya dikembalikan kepada masyarakat bukan dalam bentuk uang tetapi dalam wujud pembangunan, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial maupun lainnya untuk kemajuan daerah.
Kemudian menyarankan agar belanja yang konsisten dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kemudian berharap pemerintah daerah provinsi dapat mendorong terwujudnya hilirisasi peningkatan nilai tambah komoditas pertanian di Sulteng. hal itu sangat penting agar dapat meningkatkan pendapatan para petani.(TIM)
