Besar Pasak Daripada Tiang, Fraksi PKS Sebut APBD Sulteng 2024 direncanakan Defisit

SULTENG,CS – Fraksi PKS DPRD Sulteng dalam pemandangan umumnya menyoroti rancangan APBD dalam Ranperda APBD tahun 2024. Karena dalam rancangan APBD Sulteng 2024 pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp4.867triliun lebih. Sementara rencana belanja daerah sebesar Rp5.418 triliun lebih.

Antara pendapatan dan belanja terdapat selisih, Rp551.034 miliar lebih. Artinya bahwa, pemerintah sedang membuat perencanaan defisit, karena lebih besar angka belanja ketimbang pendapatan.  Pemerintah memang menjadikan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) sekitar Rp551.034 miliar lebih yang diharapkan dapat menutupi defisit tersebut.

Namun pertanyaannya, jika sampai akhir tahun anggaran, tidak ada SILPA, atau angkanya tidak mencapai Rp551 miliar, maka hal ini akan memberikan dampak pada APBD 2024 yang mengalami defisit karena lebih besar pasak daripada tiang.

Demikian sorotan itu menjadi satu dari sekian banyak koreksi, saran, masukan dan pertanyaan Fraksi PKS DPRD Sulteng yang dibacakan Sriatun dalam rapat paripurna pemandanagan umum fraksi DPRD Sulteng atas Ranperda APBD Sulteng 2024, Senin 16 Oktober 2023 di ruang sidang utama DPRD Sulteng.

Meski begitu, fraksi PKS menyatakan setuju Ranperda APBD Sulteng 2024 dibahas ketingkat selanjutnya. Sriatun mengawali pemandangan umum fraksi dengan mengutip firman ALLAH SWT dalam  Al-Qur,an  Surat Ar Ruum ayat 41 yang berbunyi, “telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Adapaun catatan lain dalam pemandanagn umum fraksi PKS DPRD Sulteng sebagai berikut.

Bahwa pemerintah menyinggung soal status covid-19 sebagai kejadian darurat kesehatan publik yang telah dinyatakan berakhir sebagai pandemi. Namun fraksi PKS melihat ada hikmah yang besar dibalik pandemi covid 19. Yakni masyarakat mampu memaksimalkan hadirnya teknologi untuk mendukung berbagai aktivitasnya. mulai dari marketing, pertemuan yang bisa dilakukan secara online, perkuliahan atau pengajaran jarak jauh, serta hikmah-hikmah lainnya.

Baca Juga :  Semester Dua Tahun 2021, Ini Capaian PAD dari DKP Sulteng

Kondisi geopolitik saat ini kian mencekam. perang saudara antara Russia, salah satu negara super power peninggalan Uni Sovyet dan Ukrania yang diback up negara-negara barat, membawa dunia ke dalam ancaman perang nuklir global. Ketegangan geopolitik antara Russia dan Ukraina, memberikan pengaruh politik dan ekonomi bagi Indonesia, termasuk Sulteng.

Sebab Rusia merupakan salah satu pemasok energi terbesar di dunia dengan pasokan gas alam yang mencapai 16 persen dan minyak 11 persen memenuhi kebutuhan global. Sementara, Ukraina merupakan pemasok gandum terbesar bagi indonesia. Kondisi ini bisa menjadi tantangan namun sekaligus peluang bagi Indonesia mempromosikan potensi kekayaan sumber daya alamnnya untuk menjadi alternatif dalam memasok kebutuhan pangan dan energi dunia.

Namun begitu pengamat ekonomi  memberi catatan dibalik kondisi geopolitik saat ini. Dalam jangka menengah dan panjang. Inflasi global akan menghambat laju pemulihan ekonomi. Keaikan inflasi dan harga akan sangat dipengaruhi rentang waktu ketegangan antara Rusia-Ukraina. Jika konflik tidak segera selesai, maka akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, yang baru mulai pulih setelah dihantam pandemi covid 19.

Sriatun menjelaskan, cepatnya perkembangan teknologi digital sebagai bagian dari perjalanan sejarah peradaban manusia, hadir ibarat dua sisi mata pisau. Disatu sisi, revolusi dibidang teknologi informasi, memberikan banyak manfaat.Dengan teknologi, kehidupan manusia makin efisien. Jangkauan informasi juga makin jauh, dan data yang diberikan juga selalu ter update dan real time. Kondisi ini secara langsung dan tidak langsun memberi peluang bagi dunia usaha.

Namun di sisi lain, revolusi atau perubahan secara ekstrim, tentu saja akan menghasilkan gesekan dan dampak sosial dengan hadirnya teknologi yang memanfaatkan kecerdasan buatan. Membuat banyak manusia kehilangan lapangan pekerjaan karena telah digantikan mesin dan robot. Di sisi lain, kondisi ini bagi kalangan pengusaha tentu saja menguntungkan, karena adanya penghematan tenaga kerja manusia. Namun di sisi lain pula akan menghadirkan dampak sosial, yakni makin banyaknya angka pengangguran.

Baca Juga :  DPRD Sulteng Buka Masa Sidang ke-III tahun ke-IV 2023

Selain itu, tingkat kejahatan juga makin “berkualitas”, karena dengan akses teknologi informasi yang kian cepat. Ditambah lagi masih banyaknya masyarakat yang belum mampu beradaptasi dengan cepatnya perubahan sehingga tidak mampu melakukan pengamanan data pribadi secara baik.

Kondisi itu makin memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk mencuri data-data pribadi masyarakat. Olehnya itu, melalui pandangan umum ini, fraksi PKS, ingin pemerintah secara pro aktif, mampu beradaptasi dengan cepat agar tidak ketinggalan dengan perubahan di bidang teknologi informasi.

Tujuannya, agar pemerintah bisa membentengi masyarakat dari incaran pelaku-pelaku kejahatan online tersebut. Di samping itu, pemerintah sebagai regulator, hendaknya mampu melahirkan ragam aturan yang dapat melindungi masyarakat Indonesia, tanpa harus merugikan pihak lain.

Kasus yang terbaru adalah, keputusan pemerintah yang banyak mendapat sorotan bahkan tentangan dari berbagai pihak, yakni melarang aplikasi tik-tok shop untuk menjadi media penjualan online (e-commerce).

Sementara terkait perubahan iklim yang merupakan fenomena pemanasan global, dimana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Melansir tulisan di website https://indonesiabaik.id/, disebutkan bahwa perubahan iklim dan pemanasan global terdiri dari berbagai faktor yang berbeda serta menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia.

Sebab iklim berubah secara terus menerus karena interaksi antara komponen-komponennya dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan faktor-faktor disebabkan kegiatan manusia.  Seperti misalnya perubahan pengunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil atau BBM.

Masih menurut https://indonesiabaik.id/, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Diantaranya efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon,  kerusakan fungsi hutan, penggunaan cloro flour carbon (CFC) yang tidak terkontrol dan gas buang industri.  Iklim saat ini kian anomali. Kondisi ini lanjut Sriatun, tentu saja akan memengaruhi kondisi kesehatan.

Baca Juga :  Tingkatkan Curah Hujan, Gubernur Setujui Teknik Modifikasi Cuaca Drone

Karena perubahan secara ekstrim, saat panas tetiba hujan, tentu saja akan berdampak pada kondisi kesehatan manusia. Namun di samping, perubahan iklim global, menyebabkan curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub. Terjadinya bencana alam angin putting beliung dan berkurangnya sumber air.  Sedangkan Sulteng merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak potensi bencana.  Oleh sebab  itu, fraksi PKS meminta pemerintah perlu untuk menggiatkan kegiatan mitigasi bencana dan membangun kesadaran masyarakat untuk memahami karakter-karakter bencana di Sulteng. F

Fraksi PKS menurut Sriatun ingin mendapatkan jawaban berupa gambaran. Sejauh mana dan apa saja kegiatan pemerintah dalam kaitannya dengan mitigasi bencana serta melibatkan berbagai organisasi, yang selama ini cukup concern dengan masalah kebencanaan.

Fraksi PKS juga ingin mendapatkan penjelasan terkait fluktuasi angka kemiskinan. Sebab berdasarkan paparan Gubernur, bahwa jumlah penduduk miskin pada September 2022, jika dibandingkan September 2021, meningkat sebesar 0,12 persen. Walaupun pemerintah mengklaim jumlah pengangguran di Sulteng turun 4,41 persen dari tahun sebelumnya.

Namun berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sulteng pada Mei 2023, bahwa jumlah pengangguran di Sulteng pada Februari 2023 mencapai 55,80 ribu orang. Terkait masih tingginya angka pengangguran, melalui pandangan umum ini, fraksi PKS mempertanyakan korelasi perjalanan beberapa pejabat, dengan alasan mencari investor, dengan angka investasi di Sulteng.  Sekaligus ingin mendapatkan informasi terkait kegiatan-kegiatan investasi di Sulteng yang diharapkan mampu memberi solusi atas tingginya angka pengangguran. (TIM).

Pos terkait