SULTENG,CS – Fraksi Nasdem DPRD Sulteng menyatakan setuju Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Sulteng 2024 untuk dibahas selanjutnya di tingkat Panitia Khusus (Pansus).

Persetujuan Fraksi Nasdem ini termuat dalam pemandangan umum fraksi untuk menanggapi pidato pengantar Gubernur Sulteng tentang APBD Sulteng 2024. Pemandangan umum Fraksi Nasdem yang berisi persetujuan, saran dan masukan dibacakan juru bicara Fraksi Nasdem DPRD Sulteng, Adi Pitoyo dalam rapat paripurna, tanggapan fraksi atas pidato pengantar Gubernur Sulteng atas APBD 2024, Senin 16 Oktober 2023 di ruang sidang utama DPRD Sulteng.

Menurut Adi Pitoyo, fraksi NasDem meminta OPD-OPD agar tidak terlambat dalam membelanjakan anggaran masing-masing demi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam RAPBD Tahun 2024 ujarnya diproyeksikan mencapai Rp1.988 triliun lebih. Proyeksi itu melampaui proyeksi PAD dalam RPJMD yakni sebesar Rp1.936 triliun lebih. Hal ini bermakna bahwa kontribusi PAD dalam APBD meningkat dari 20,78 persen sejak 2020.Dan meningkat terus yang diproyeksikan menjadi 40,06 persen pada 2026.

Hal ini kata Adi Pitoyo mengindikasikan cita-cita otonomi daerah (Otda) sejak Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditunjukkan oleh semakin mandirinya Provinsi Sulteng pada sisi fiskal sekaligus mengurangi ketergantungan Pemprov Sulteng pada Pemerintah Pusat.

Selain itu, bila hal ini berjalan sesuai rencana, maka perekonomian Sulteng akan semakin inklusif dalam peningkatan PAD.

Oleh karena itu, Fraksi NasDem ujarnya mendorong Pemprov Sulteng untuk semakin inovatif dalam menggali sumber dana pendapatan.

Pada pidato Gubernur Sulteng kata Adi Pitoyo, disebutkan sejumlah tantangan global. Di antaranya adalah cepatnya perkembangan teknologi digital. Terkait dengan itu, maka dibutuhkan pengadaan Sistem pelayanan yang terdigitalisasi yang berarti ada pergeseran dari kebutuhan hardware ke software.

Dalam kondisi pemerintahan berbasis digital tersebut, maka kebutuhan akan pengadaan gedung dan bangunan lainnya semestinya dikurangi. Namun, pada komponen belanja modal yang mencapai Rp1.226 triliun lebih. Di dalamnya terdapat belanja modal gedung dan bangunan sejumlah Rp821.724 miliar lebih. Atau proporsinya mencapai 67,01 persen dari keseluruhan belanja modal.

“Kami juga menilai terjadinya ketimpangan digitalisasi masyarakat pedesaan dan perkotaan. Perlu adanya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam pengembangan potensi desa. Fraksi Nasdem meminta penjelasan Saudara Gubernur terkait hal tersebut,”ujarnya.

Tantangan berikutnya yang disampaikan dalan Pidato Gubernur adalah perubahan iklim ekstrim yang tidak hanya menjadi ancaman nyata bagi kesehatan dan keselamatan tetapi juga aktivitas ekonomi.

Cuaca ekstrem hingga bencana alam yang sering terjadi, terkait erat dengan perubahan iklim. kerugian yang ditimbulkan begitu besar, baik korban jiwa, hilangnya aset serta menurunnya aktivitas produksi, khususnya di sektor pertanian.

Namun, Fraksi NasDem mencermati belanja modal jalan, jaringan dan irigasi mencapai Rp349.900 miliar atau proporsinya terhadap belanja modal total mencapai 28,53 persen atau tidak sampai separuh belanja modal gedung dan bangunan.

Hal ini mengindikasikan bahwa RAPBD Sulteng 2024 justru tidak menunjukkan sense of crisis atas datangnya ancaman krisis pangan dan el-Nino.

Seharusnya, Pemprov Sulteng bahu-membahu menyelesaikan rehabilitasi sejumlah jaringan irigasi di Sulteng karena hal ini mempunyai kepentingan strategis atas antisipasi kerawanan pangan di wilayah Sulteng yang merupakan cadangan pangan.

Fraksi NasDem mendorong Pemprov Sulteng untuk berpikir strategis dengan meningkatkan belanja modal jalan karena kerusakan jalan berdampak pada kenaikan harga-harga transportasi dari kantong produksi ke pasar.

“Terkait hal tersebut, kami meminta tanggapan saudara Gubernur,”ucap Adi Pitoyo.

Fraksi NasDem juga mendorong Pemprov Sulteng untuk fokus pada produksi dan pencadangan pangan. Saat ini, daya dukung air Sulteng telah terlampaui 153.669,99 ha di Kabupaten Parigi Moutong, 113.166,01 ha di Kabupaten Tolitoli, 102.871,94 ha di Kabupaten Banggai, 99.216,17 ha di Kabupaten Donggala.

Lalu 94.764,40 ha di Kabupaten Banggai Kepulauan atau keseluruhan daya dukung air Provinsi Sulteng telah terlampaui 854.590,92 ha atau proporsinya mencapai 13,95 persen.

Hal ini menurutnya berarti, daerah-daerah yang disebutkan di atas akan kesulitan dalam penyediaan pasokan air bagi penyediaan pangan bila Pemerintah Sulteng tidak antisipatif seperti saat ini

Selanjutnya Adi Pitoyo menerangkan bahwa status daya dukung pangan daerah-daerah di Sulteng yang telah terlampaui dari yang tertinggi adalah Kabupaten Banggai mencapai 332.391,28 ha dari keseluruhan 819.779,92 ha luasan Kabupaten Banggai atau proporsinya 40,55 persen.

Lalu Kabupaten Parigi Moutong mencapai 301.639,88 ha dari 581.281,79 atau proporsinya dalam penyediaan pangan telah terlampaui mencapai 51,89 persen.

Kabupaten Poso mencapai 292.873,68 ha telah terlampaui dalam luasan penyediaan pangan dari status luasan mencapai 744.658,32 ha atau proporsinya mencapai 39,33 persen.

“Selama periode 2000-2019, luasan hutan di Sulteng yang hilang mencapai 18 ribu lapangan sepak bola. Bila hal ini tidak diantisipasi, maka Sulteng akan menjadi importir pangan, dan krisis pangan serta krisis air berada di depan mata kita. Berdasarkan paparan data tersebut, Fraksi NasDem meminta tanggapan saudara Gubernur,”demikian Adi Pitoyo (TIM).