PALU,CS – Wali Kota Palu H Hadianto Rasyid, kembali memboyong sejumlah kepala Oraginisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan kunjungan silaturahim ke kelurahan-kelurahan. Dalam dua hari, mulai Sabtu 11 November hingga Minggu 12 November 2023, wali kota sudah mengunjungi 7 kelurahan.
Sabtu 11 November, kelurahan yang ia datangi adalah Kelurahan Silae, Kabonena, Donggala Kodi, Besusu Barat dan Balaroa. Sedangkan Minggu 12 November kunjungan yang ia sebut forum untuk menjaring aspirasi masyarakat ini ia laksanakan di Kelurahan Duyu, Pengawu dan Kelurahan Palupi.
Selain menjaring aspirasi kegiatan rutin wali kota ini juga bermaksud mendengarkan keluhan masyakat. Wali kota menyebut memang sengaja mengandekakan kunjungan ini agar bisa mendengar langsung keluhan masyarakat dari semua kelurahan.
Menurutnya, program tersebut dilakukan setiap tahun sejak awal menjabat, dengan menggilir 46 kelurahan se-Kota Palu setiap Sabtu dan Minggu pekan berjalan.
Wali kota menyebut, kebetulan Pemerintah Kota Palu saat ini masih menyusun rencana kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. Karena itu sangat penting untuk mendengarkan langsung masukkan dari masyarakat, terkait situasi dan kondisi yang ada.
“Silahkan sampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Apabila ada yang terlewat dari pemerintah, tolong sampaikan,” ungkap wali kota.
Beberapa hal yang menjadi penegasan wali kota dalam setiap kunjungannya adalah meminta masyarakat untuk tidak boleh lagi meminta para calon anggota legislatif memasang lampu mercury. Apabila ingin meminta lampu, maka berhubungan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu untuk dipasangkan lampu dengan hemat biaya.
Karena menurutnya dulu ada pemasangan lampu mercury, kewajiban Pemerintah Kota Palu kepada PLN untuk PJU sekitar Rp3,5 miliar setiap bulan. Setelah Pemerintah Kota Palu mencabut semua lampu mercury, maka pembayaran kepada pihak PLN sekarang kurang dari Rp1 miliar setiap bulannya.
“Coba berapa penghematan yang kita lakukan, sekitar Rp2,5 miliar. Olehnya masyarakat saya larang keras meminta lampu dengan Caleg. Tidak boleh!,” tekan wali kota.
Wali kota mengatakan, tahun 2024 mendatang, Pemerintah Kota Palu akan melakukan kembali pemasangan lampu dengan menambah sekitar 3.000 mata lampu.
Beberapa Kepala OPD yang ikut adalah kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu, Ir. Singgih B. Prasetyo, M.Eng.Sc, Kepalq BPKAD Kota Palu, Romy Sandi Agung, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, Setyo Susanto.
Wali kota menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Palu baru-baru ini melaunching aplikasi SanguPalu untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Baik pelayanan untuk mendapatkan bantuan usaha, beasiswa, pelayanan administrasi kependudukan, dan hal-hal lain yang semakin memudahkan masyarakat hanya melalui handphone.
“SanguPalu memang belum sempurna. InsyaAllah bulan 3 tahun depan, kita akan sempurnakan. Kalau mau jualan, sudah boleh masuk di SanguPalu. Aplikasi ini akan dimodifikasi sedemikian rupa supaya masyarakat betul-betul mendapat kemudahan, kenyamanan, dan semua gratis,” kata wali kota.
Kemudian, wali kota menyampaikan, dikarenakan Covid-19 lalu, baru sekitar 400 lebih rumah yang dibedah oleh Pemerintah Kota Palu dari total rumah yang dianggap tidak layak sekitar 1.800 rumah.
Rencananya, tahun depan Pemerintah Kota Palu kembali akan melakukan bedah rumah sekitar 500 rumah paling sedikit. Jumlah ini akan meningkat apabila penerimaan daerah semakin besar.
“Semakin besar penerimaan daerah, maka kita akan tingkatkan. Karena target kita tidak boleh ada lagi rumah di Kota Palu yang tidak layak. Hanya memang secara bertahap. Semua kembali pada kekuatan keuangan kita,” ungkap wali kota.
Oleh karena itu, wali kota mengharapkan bantuan dan dukungan dari seluruh masyarakat Kota Palu untuk memaksimalkan potensi penerimaan daerah melalui retribusi sampah maupun pajak-pajak lain, termasuk PBB.
Saat ini, PBB untuk tahun 2022 masih terhutang sekitar Rp90 miliar, dan tahun 2023 ini masyarakat yang belum membayar PBB mencapai Rp70 miliar.
Sama halnya dengan retribusi sampah, yang mana target Pemerintah Kota Palu untuk penerimaan retribusi mencapai Rp72 miliar, karena jumlah rumah sekitar 154.000 rumah dengan besar retribusi Rp35 ribu perbulan.
“Kalau ada yang tidak mampu dan masuk DTKS, hanya Rp10 ribu perbulan,” kata wali kota.
Wali kota sangat berharap pendapatan dari retribusi sampah ini bisa membiayai belanja pengelolaan sampah di Kota Palu yang mencapai Rp70 miliar. Sehingga dengan begitu, Pemerintah Kota Palu tidak lagi mengambil uang yang berasal dari pendapatan pajak lain untuk menjadi subsidi sampah.
“Saya mau retribusi sampah menyelesaikan urusan sampah. Pajak yang lain betul-betul dipakai untuk pembangunan. Sehingga percepatan-percepatan yang diharapkan bisa bergerak cepat,” jelas wali kota.(**)