ASN Pemkot Palu Belum Inovatif dan Antusian Hadapi Perubahan

PALU,CS – Wakil Wali Kota (Wawali) Palu dr Reny A Lamadjido memimpin apel kesadaran tingkat Kota Palu, Senin 18 Desember 2023. Wawali dibersamai Sekda Kota Palu Irmayanti, pejabat Bawaslu Kota Palu, BNN Kota Palu.

Upacara apel kesadaran kali ini dirangkai dengan deklarasi netralitas ASN pada Pemilu 2024 yang dipimpin Sekda Kota Palu Irmayanti diikuti seluruh peserta upacara. Selanjutnya penandatanganan fakta integritas ASN Sekda Kota Palu, Ketua Bawaslu Kota Palu Agussalim Wahid disaksikan Wakil Walikota Palu, Komisioner Bawaslu dan Kaban Kesbangpol Kota Palu.

Selanjutnya penyerahan penghargaan unit intervensi berbasis masyarakat kepada kelurahan Tatura Utara kecamatan Palu Selatan dengan predikat pencapaian prima terbaik.

Penyerahan diserahkan langsung kepala BNN Kota Palu AKBP Dr Baharudin yang diterima Lurah Tatura Utara Firman HN dan Camat Palu Selatan, Goenawan.

Reny mengatakan apel kesadaran setiap bulan yang dilakukan, bukan hanya sebatas seremoni saja. Rutinitas yang berulang, tanpa makna. Tetapi harus dimaknai sebagai salah satu sarana, untuk membangun nilai-nilai dasar ASN yakni berakhlak.

Penerapan nilai dasar atau core values berakhlak ASN sudah menjadi kewajiban. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang (UU) nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Berakhlak sebagai akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Hasil penilaian implementasi berakhlak asn pemerintah Kota Palu tahun 2023.

Menurutnya, KemenPAN-RB menunjukkan nilai implementasi rata-rata sebesar 60,3 persen atau kategori cukup sehat. Capaian ini menunjukkan asn di lingkungan pemerintah kota palu pada tahun 2023, sudah mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak dalam perilaku kerja seharihari dengan baik. Hanya saja, nilai-nilai berakhlak belum menjadi bagian dari perilaku kerja sehari-hari serta menjadi ciri khas yang mewakili individu. Hal ini bisa dimaknai, nilai dasar berakhlak, belum menjadi habituasi atau kebiasaan.

Baca Juga :  Pesona Baru Jembatan Gantung Nunu-Maesa

Secara rata-rata implementasi asn berakhlak terlihat cukup sehat, namun masih terdapat variabel nilai dasar asn yang tidak sehat yakni adaptif, capaiannya hanya 37,1 persen.

Indikasi ini jelas wawali menggambarkan bahwa ASN Pemkot Palu belum inovatif serta belum antusias dan semangat dalam menghadapi perubahan.

“Kita belum bisa, untuk cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, belum mampu berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta belum proaktif, masih sebatas reaktif. Tentunya ini, menjadi tugas kita bersama untuk mendorong asn lebih adaptif. Mulai dari kita pribadi, lalu ajak asn lain agar bisa adaptif,”tegasnya.

Lanjutnya, hal ini perlu dilakukan, mengingat perubahan begitu cepat terjadi. Sehingga perlu kecepatan dan ketepatan dalam penyesuaian. Tugas kepala perangkat daerah, untuk mendorong pegawainya agar lebih adaptif, serta menjadi kewajiban setiap pegawai agar adaptif, karena nilai dasar asn, terkait dengan penilaian sasaran kinerja pegawai atau SKP.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh unit pelayanan yang menjadi sampling penilaian kepatuhan pelayanan publik tahun 2023 oleh ombudsman republik indonesia, yakni dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas kesehatan, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas sosial, puskesmas kamonji, dan puskesmas kawatuna.  Terima kasih atas kerja keras dan perbaikan yang telah dilakukan, progres capaian yang sangat bagus dan luar biasa. Tahun 2022 pelayanan publik kota palu sudah kategori zona hijau, namun  nilainya masih 79,09 poin. Selanjutnya, terjadi lompatan yang sangat bagus, bergerak semakin cepat pada tahun 2023 menjadi 86,07 point. Ini yang perlu saya apresiasi,”paparnya.

Baca Juga :  Pemkot Launching Poliklinik Sangu Patuju RSUD Anutapura

Wawali juga berterimakasih kepada seluruh unit pelayanan yang menjadi sampling penilaian kepatuhan pelayanan publik tahun 2023 oleh Ombudsman Republik Indonesia. Yakni dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas kesehatan, dinas pendidikan dan kebudayaan, Dinas Sosial, Puskesmas Kamonji, dan Puskesmas Kawatuna.

“Terima kasih atas kerja keras dan perbaikan yang telah dilakukan, progres capaian yang sangat bagus dan luar biasa. Tahun 2022 pelayanan publik kota palu sudah kategori zona hijau, namun  nilainya masih 79,09 point.

Selanjutnya, terjadi lompatan yang sangat bagus, bergerak semakin cepat pada tahun 2023 menjadi 86,07 point. Ini yang perlu saya apresiasi, tentunya capaian ini, atas kolaborasi seluruh perangkat daerah dan stakeholder.  Selanjutnya, saya juga berharap kepada seluruh unit pelayanan, untuk terus melakukan perbaikan sehingga target di tahun 2024 bisa masuk kategori a bahkan masuk 10 besar pelayanan publik terbaik di indonesia. Hal ini perlu dilakukan, karena unit pelayanan yang menjadi sampling setiap tahun selalu berubah, sehingga seluruh OPD perlu mempersiapkan diri untuk pelayanan publik yang semakin baik,’urainya.

Baca Juga :  Pemkot dan DPRD Palu Setujui Bersama Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020

Selain penilaian kepatuhan pelayanan kepatuhan oleh Ombudsman Republik Indonesia, KemenPAN-RB melalui kedeputian bidang pelayanan publik, melakukan evaluasi kinerja pelayanan pada rumah sakit umum anutapura.  Hasil evaluasi Tahun 2023 di rumah sakit umum anutpura palu yakni predikat a, kategori sangat baik untuk tranformasi pelayanan publik, harus didukung pembangunan zona integritas.

Pembangunan zona integritas ucapnya ditandai dengan adanya komitmen pimpinan dan jajaran perangkat daerah, untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kababel, serta pelayanan publik yang makin prima. Sebagai bentuk implementasi pembangunan zona integritas, Pemerintah Kota Palu telah mencanangkan pembangunan zona integritas kepada seluruh opd dan unit pelayanan.  Pencanangan ini dilakukan sebagai komitmen, untuk pelayanan publik yang bebas dari korupsi.

“Saya perlu mendorong kepada semua OPD agar tahun 2024, harus menjadi tahun penuh semangat, tahun penuh spirit untuk membangun birokrasi yang selalu hadir melayani. Birokrasi yang berdampak, birokrasi yang mengedepankan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berimplikasi pada ovtcome, tidak sebatas output semata.

Karena itu, kinerja yang akan diperjanjikan, harus berbasis outcome, terukur, jelas manfaatnya, dapat dilaksanakan, serta terpenuhi unsur perbaikan berkelanjutan,:demikian Wawali (**)

Pos terkait