Rifani Pakamundi Imbau ASN Donggala Jaga Netralitas di Pemilu 2024

PALU,CS – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Moh Rifani Pakamundi resmi menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Donggala, Selasa 16 Januari 2024. Ia dilantik Gubernur Sulteng H Rusdy Mastura di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng.

Salah satu atensi Gubernur Sulteng kepada Pj Bupati Donggala adalah terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan legislatife 14 Februari 2024 mendatang.

Terkait atensi itu, Rifani Pakamaundi kepada wartawan mengimbau, setiap ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala, untuk tetap menjaga kondusivitas Pemilu, dengan tetap menjaga netralitas sebagai ASN.

Baca Juga :  Pimpin Rakor Penanggulangan Kemiskinan, Hadianto Komitmen Untuk Terus Menurunkan Angka

Karena menurutnya ASN telah disumpah disumpah untuk netral meski tetap memiliki hak pilih. Selain memang ada aturan yang wajib ditaati ASN untuk kepentingan netralitas ini.

“Untuk tetap menjaga netralitas ASN, khususnya dalam pelaksanaan Pemilu, Pilpres, Pileg maupun Pilkada. Sebagai ASN tidak boleh terang-terangan terlibat dalam politik praktis,”ujarnya.

Dalam proses pelantikan sebelumnya, Gubernur Sulteng H Rusdy Mastura berpesan ASN tidak boleh ikut terlibat dalam politik praktis. Hal itu menurutnya menjadi salahsatu tanggung jawab yang harus diemban Pj Bupati Donggala untuk memastikan ASN Donggala tetap netral

Baca Juga :  PKB Kota Palu Siap All Out Usai Penetapan Nomor Urut Paslon Hadianto-Imelda

Selain itu Pj. Bupati Donggala harus membangun koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya, dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan persiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di kabupaten Donggala.

Tugas itu sebut Gubernur harus dijalankan sepenuh hati dengan rasa tanggung jawab, selama dalam masa tugas 12 bulan hingga nanti ditetapkan pejabat definitif hasil Pilkada 2024.

“28 hari menuju pemungutan suara harus dipastikan kondisi daerah benar-benar aman. Koordinasi dengan aparat kemanan harus diintensifkan. Keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya tanggung jawab TNI/Polri, tanggung jawab itu juga melekat pada Pemda supaya terwujud Pemilu damai,”pesan Gubernur.

Baca Juga :  MK Tolak Permohonan Hidayat-Habsa, Hadi - Reny Melenggang

Gubernur juga meminta Pj Bupati Donggala memastikan pembangunan dan pelayanan publik harus berjalan sebagai mana mestinya, memantapkan koordinasi dan komunikasi dengan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

“Fokuskan pembangunan ibu kota kabupaten. Nilai-nilai demokrasi harus ditanamkan dalam memimpin. Saya berharap, pembangunan Donggala lebih maju ke depan, banyak potensi-potensi di daerah itu belum tersentuh dengan baik, maka salah satu tugas pejabat bupati harus memantapkan pembangunan,”demikian Gubernur (TIM)

Pos terkait