PALU,CS – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulteng akan tetap konsisten menjalankan praktek demokrasi dan politik secara bermoral dan beretika. Meskipun cara demikian tidak lebih efektif untuk mengantarkan sebuah partai politik pada kemenangan mutlak dalam sebuah kontestasi.
Pada Pemilu 14 Februari 2024, PKS Sulteng hampir memastikan perolehan suara yang diraih tidak signifikan sebagaimana yang ditargetkan. Ini tergambar dari perolehan kursi untuk DPRD kabupaten dan kota.
Ketua DPW PKS Sulteng, M Wahyuddin menyebut, terhadap capaian Pemilu 2024 tersebut, pihaknya akan melakukan evaluasi-evaluasi terhadap seluruh pengurus. Sehingga nantinya bisa kembali merancang formulasi dan konsolidasi setidaknya menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang rencananya digelar September tahun ini.
“Capaian PKS Sulteng di Pemilu 2024 ini jauh dari target,”ungkap Wahyuddin, Minggu 10 Maret 2024.
Pemilu 2024 menurut Wahyuddin banyak yang berjalan diluar prediksi. Pelanggaran-pelanggaran bersifat politik uang begitu terasa namun sulit dibuktikan. Peserta Pemilu banyak yang melakukan praktek politik uang secara apik dan rapih.
“Kalau dulu itu banyak melibatkan orang luar, kini prakteknya sudah main ke orang dalam. Yang intinya sulit terlacak Bawaslu. Sulit dibuktikan tapi begitu nyata terasa,”ujarnya.
Belum lagi pada aspek pendidikan politik. Masyarakat saat ini hemat Wahyuddin lebih cenderung melihat proses akhir. Artinya, siapa yang memberi di menit-menit terakhir, maka kecendrungan pilihan akan dijatuhkan pada siapa yang terakhir memberi.
Wahyuddin menggambarkan, perolehan suara PKS untuk kursi DPR-RI pada Pemilu 2024 juga tidak sepenuhnya sesuai target, meski saat ini proses rekapitulasi belum sepenuhnya rampung. Akan tetapi gambaran perolehan suara PKS untuk DPR-RI sesunggungguhnya telah mencerminkan sikap masyarakat yang lebih memilih pada proses akhir.
“Apa yang ingin saya simpulkan, bahwa program PIP yang banyak dikucurkan ke Sulteng itu melalui intervensi kader PKS di DPR-RI itu sepertinya tidak berdampak. Hemat kami, jika rekam jejak ini tidak difahami secara baik, maka tidak membuat incumbent tidak terpilih kembali,”hemat Wahyuddin.
Demikian halnya kepada penyelenggara dan pengawas. Wahyuddin berharap kedepan harusnya bisa lebih proaktif dalam mengawal jalannya Pemilu. Sehingga pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang terasa namun sulit dibuktikan itu bisa trakwal dengan baik agar praktek dalam berdemokrasi berjalan baik.
“InsyaAllah PKS masih berpegang moral dan etika. Karena hal itu juga termasuk menjadikan politik kita tidak sehat,”harapnya.
Bicara soal evaluasi internal, kedepan menurutnya, Caleg PKS yang terpilih harus kembali aktif turun ke lapangan untuk menunjukkan kinerjanya karena hal tersebut secara langsung memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
“Di PKS itu diajarkan satu hal. Bagaimana juru dakwa juga harus mampu beri sentuhan dakwah sekaligus sentuhan ekonomi kepada rakyat. Sejauh ini memang, kami baru bisa memberikan sentuhan dakwah, belum sentuhan secara ekonomi,”ujarnya.
Sentuhan ekonomi yang dimaksud terang wahyuddin, misalnya dilakukan dengan mengoptimalkan anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD dari PKS dengan cara memberdayakan masyarakat.
Sekretaris DPW PKS Sulteng, Rusman Ramli menambahkan, terkait evaluasi kerja-kerja pengurus, pihaknya akan segera melakukan pertemuan secara internal. Hasil evaluasi interbal nantinya akan menjadi bahan evaluasi pada forum musyawarah-musyawarah pengurus secara berjenjang. (TIM)
