PALU, CS – Menjelang Pemilihan kepala daerah (Pilkada), beragam isu yangmuncul untuk melunyah pemerintahan Rusdy Mastura dan Ma’mun Amir di media sosial (medsos). Salah satunya adalah, manfaat dari Kartu Sulteng Sejahtera (KKS) yang dijadikan bahan kampanye oleh pasangan tersebut di Pilkada Tahun 2020 lalu.
Terkait dengan hal itu, Ma’mun Amir menjelaskan bahwa kartu tersebut telah ditarik dari masyarakat sesuai rekomendasi oleh penyelenggara Pemilu dengan alasan KSS bukan media kampanye.
“Masih dalam tahapan kampanye Tahun 2020 yang lalu sudah dicabut dari masyarakat atas rekomendasi penyelenggara Pemilu,” kata Ma’mun Amir, saat membuka Rapat Konsultasi PKK se Sulteng, di salah satu hotel di Kota Palu, Selasa 23 April 2024.
Meski begitu, Mamun menyampaikan setelah dirinya dan Rusdy Mastura terpilih, kemudian dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, program di KSS dijabarkan dan tetap dilaksanakan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Antara lain kata Ma’mun, program Bantuan Tunai (Bantu) yang dikelola oleh Dinas Sosial Sulteng. Program Bantu menyasar keluarga miskin kategori ekstrim (desil 1) dengan pemberian bantuan uang tunai sebesar Rp1 juta per keluarga setiap tahun yang menyasar 29.924 Kepala Keluarga dan sudah dimulai sejak tahun 2022.
Kemudian, Dinas Pendidikan Sulteng meluncurkan program sekolah gratis tingkat SMA/SMK dan SLB dengan menggunakan dana BOS daerah.
Kesehatan gratis diberikan dukungan anggaran sebesar Rp40 miliar yang melekat pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng, dan dicairkan secara berangsur ke badan hukum yang dibentuk pemerintah pusat, untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan, yakni BPJS Kesehatan sebagai iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) berupa iuran Jamkes sebesar Rp 35.000 untuk 27.000 jiwa.
Bantuan iuran Jamkes bagi PBPU sebesar Rp 2.800 untuk 27.000 jiwa. Kontribusi Jaminan kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp 2.000, menyasar 1.183.563 jiwa.
Sementara, untuk lapangan kerja baru, sesuai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulteng pertanggal 7 Januari 2024, bahwa telah terserap sebanyak 149.559 tenaga kerja Sulteng.
Selain itu, sembako murah direalisasikan lewat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulteng, serta Dinas Pangan Provinsi Sulteng melalui program Operasi Pasar atau pasar murah, dalam rangka memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakehoulder.
Atas program tersebut, jelang 3 tahun kepemimpinan Rusdy Mastura dan dirinya, membangun Negeri Seribu Megalit, Pemprov Sulteng menunjukkan kinerja positif dan diakui di tingkat pusat.
Diantaranya, berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrim dari 3.02 % Tahun 2022 menjadi 1,44 % Tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulteng mengalami peningkatan sepanjang tiga tahun terakhir, yakni dari 70,54 poin Tahun 2022 menjadi 71,66 poin Tahun 2023.
Kemudian, pertumbuhan ekonomi tertinggi mencapai 13,06 % jauh di atas rata-rata Nasional yang hanya mencapai 5 %. Realisasi investasi terbesar ke 4 secara Nasional setelah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur, Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 3,75 % Tahun 2022 menjadi 2,95 % Tahun 2023. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan signifikan dari Rp 900 miliar menjadi Rp 2,059 Triliun Tahun 2023, SAKIP meningkat dari nilai B menjadi BB.
“Trend positif dari tahun ke tahun bisa diraih berkat kerjasama dan dukungan semua stakeholder, termasuk Tim Penggerak PKK se Provinsi Sulawesi Tengah,” Jelas Mamun Menutup. **
