Fraksi DPRD Suteng Setujui 1 Raperda Usulan Pemprov dan 3 Prakarsa DPRD

Juru bicara Bapemperda DPRD Sulteng menyerahkan tiga Ranperda prakarasa DPRD Sulteng, Selasa 10 Juni 2024 (Foto:IST)

SULTENG,CS – Seluruh Frkasi di DPRD Sulteng menyetujui kelanjutan pembahasan terhadap 1 buah Rancangan Peratuan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng dan 3 Raperda prakarsa DPRD Sulteng.

Persetujuan fraksi DPRD Sulteng ini disampaikan dana rapat paripurna masa persidangan ketiga tahun kelima untuk membahas dan menetapkan 1 Raperda usulan Pemprov Sulteng dan 3 prakarsa DPRD Sulteng tersebut, Selasa  10 Juni 2024.

Rapat Paripuran dipimpin Wakil Ketua (Waket) – I, Moh Arus Abdul Karim, dan dihadiri Sekdaprov Sulteng Novalina, Waket –II Zalzulmida A Djanggola, Waket III Muharram Nurdin, Anggota DPRD Sulteng, kepala OPD Lingkup Pemda Sulteng, serta dihadiri Sekretaris DPRD Provinsi Sulteng Siti Rachmi Amir Singi.

Arus Abdul Karim menjelaskan, bahwa sesuai mekanisme pembahasan Raperda yang berasal dari gubernur dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan sebagaiman dalam Pasal 13 ayat (3) huruf (a) Peraturan DPRD Provinsi Sulteng No.01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sulteng yang telah diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Provinsi Sulteng No.02 Tahun 2023,.

Sekdaprov Sulteng Novalina, mewakili Gubernur Sulteng menyampaikan penjelasan atas 1 buah Raperda usul Pemprov Sulteng, menyampaikan, penyusunan Raperda tentang penyelenggaraan  perhubungan di Provinsi Sulteng, merupakan rancangan yang sudah lama dinanti-nantikan serta sudah melalui berbagai diskusi yang panjang sejak beberapa tahun terakhir.

Baca Juga :  Gubernur Sulteng Kembali Ingatkan Masyarakat Disiplin Terapkan Prokes

Kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan RI telah melahirkan berbagai undang-undang, sehingga mendorang pemerintah daerah melalui Dinas  Perhubungan Provinsi Sulteng untuk bekerja lebih keras dan lebih baik pada bidang perhubungan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Maka implementasinya memerlukan landasan hukum didalam pengambilan kebijakan terutama untuk menampung kebutuhan masyarakat yang bermuara pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan perhubungan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Salah satu tujuan penyusunan Raperda ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

Novalina juga menjelaskan, bahwa saat ini mengingat masih kurangnya pembangunan infrastruktur dan adanya peningkatan aksebilitas masyarakat pada pelayanan sarana dan prasarana transportasi di Sulteng, sehingga pelayanan sarana dan prasarana transportasi bisa sesuai dengan standar pelayanan. Sehingga diharapkan Raperda ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Sulteng.

Baca Juga :  Alhamdulillah, Jemaah Haji Kloter Pertama Sulteng Tiba di Madinah

Selanjutnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda( DPRD Sulteng melalui Wiwik Jumatul Ro,fiah menjelaskan 3 Raperda yang merupakan usul prakarsa DPRD.

Tiga Raperda itu antara lain Raperda tentang pemberdayaan masyarakat dan desa bertujuan untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dan desa dalam menanggulangi masalah pembangunan, pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan.

Sehingga pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan mengamanatkan kepada pemerintah daerah agar melakukan pembinaan dan pengawasan baik kepada pemerintah desa dan masyarakat desa. Sehingga pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki payung hukum yang jelas yang berlangsung secara efisien dan efektif dalam menunjang keberhasilan otonomi daerah.”

Selain itu dijelaskan juga mengenai Raperda tentang pengelolaan sumber daya air, bahwa pengelolaan sumber daya air merupakan upaya untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu penyusunan Raperda terhadap pengelolaan sumber daya air dapat harus diwujudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air guna mencapai tujuan tersebut. Mengingat pula bahwa air merupakan sesuatu yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia.

Baca Juga :  Lebaran, Polda Sulteng Liburkan Layanan SIM mulai 12 -16 Mei

Dan mengenai Raperda tentang penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan. Wiwik menjelaskan bahwa pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Untuk itu diharapkan dengan ditetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan generasi muda dapat secara intensif mengakses peningkatan kompetensi untuk menghadapi tantangan global.

Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemuda dalam mewujudkan rencana pembangunan nasional melalui optimalisasi peran pemuda dalam mendukung agenda pembangunan daerah. Dan pencapaian prestasi olahraga menjadi salah satu tolak ukur dari kemajuan suatu daerah sehingga perlu berbagai upaya untuk mencapai prestasi yang optimal membangun prestasi olahraga.

Berdasasrkan pandangan umum fraksi DPRD Sulteng dihalui oleh Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PDI-P, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi PKS, dan Fraksi Amanat Rakyat, dan dari delapan fraksi DPRD provinsi sulteng memberikan beberapa saran serta pertanyaan dan selanjutnya menyetujui atas pembahasan raperda tersebut untuk diteruskan pada tingkat pembahasan selanjutnya (**)

 

Pos terkait