SULTENG,CS – Ketua Komisi-IV DPRD Sulteng Alimuddin Paada menghadiri pembukaan Fokus Group Discussion (FGD) selat Makassar Summit 2024, Selasa 23 Juli 2024 di Hotel Sutan Raja Palu. FGQ mengusung tema “membangun kerjasama pemerintah antar kabupaten dan kota se-Sulteng di kawasan selat Makassar sebagai wujud dukungan terhadap Ibu Kota Nusantara (IKN).
FGD dibuka Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulteng Novalina mewakili Gubernur. Sekprov mengapresiasi FGD ini sebagai langkah bersama dalam upaya meningkatkan pusat pertumbuhan laut yang efektif, berdaya saing dan ramah lingkungan di kawasan Selat Makassar.
Terkait FGD, Politisi Partai Gerindra Alimuddin Paada menjelaskan bahwa kegiatan FGD tersebut sangatlah baik, karena telah melibatkan seluruh komponen yang ada di wilayah Sulteng. Namun untuk ke depannya bahwa hal ini menyangkut 5 provinsi yang ada di Indonesia, maka sangatlah penting adanya pertemuan regional diantara kelima provinsi tersebut yakni Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Selatan.
Menurutnya perlu digaris bawahi bahwa semangat Sulteng melihat kebutuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi di Sulteng sangatlah besar, dan melihat potensi yang ada pada lintas jalur laut. Pada kawasan Selat Malaka terdapat 120 ribu kapal hilir mudik setiap tahun, Selat Makassar terdapat 36 ribu kapal hilir mudik setiap tahun, Selat Sunda terdapat 56 ribu kapal hilir mudik setiap tahun, dan sementara berdasarkan data yang ada bahwa kapal yang melintasi wilayah Sulteng setiap tahunnya hampir 300 ribu pertahunnya namun tidak ada hasil yang didapatkan dari para kapal-kapal yang melintasi wilayah Sulteng hingga saat ini.
“Jika hal ini dapat dikelolah dengan baik maka sulteng akan dapat memperoleh sumber pendapatan yang cukup besar,”jelasnya.
Alimuddin Paada, sangat merespon dengan baik dan sangat menyetujui rencana pembangunan jalan Tol ruas jalan Kasimbar-Tambu. Hal ini sangatlah memiliki potensi yang cukup besar bagi pendapatan ekonomi Sulteng, karena jalan tersebut menjadi jalur perdagangan bagi masyarakat untuk melakukan aktifitas bongkar muat daripada hasil-hasil-hasil pertanian milik masyakat.
Sehingga secara otomatis perpuratan perekonomian akan semakin membaik dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulteng pasti akan mengalami peningkatan secara singnifikan.
Sebelumnya Sekprov Sulteng Nolaina menjelaskan Selat Makassar masuk dalam kawasan antar wilayah meliputi 5 provinsi yaitu, Sulteng, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur dan dan Kalimantan Selatan.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No.83 Tahun 2020 tentang rencana zonasi kawasan antarwilayah Selat Makassar Tahun 2020, yang diterbitkan dengan pertimbangan penyelenggaraan perencanaan zonasi laut yang berada dalam kawasan antarwilayah beberapa provinsi harus dikelola secara bersama dengan sifat koordinatif dari penerintah pusat.
Olehnya pelaksanaan FGD kali ini, merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Selat Makassar Summit 2024 dan juga sebagai upaya untuk menyatukan persepsi dan bentuk keseriusan Pemprov Sulawesi Tengah atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah Summit Selat Makassar 2024.
Kemudian, Prinsip dasar pengembangan kawasan Selat Makassar memadukan tiga konsep pembangunan kemaritiman yaitu industrialisasi sebagai pintu investasi, sinergitas dan kolaborasi antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta pembangunan berkelanjutan.
Menurutnya, pengembangan kawasan Selat Makassar memperhitungkan keterkaitan dan konektifitas dengan daerah disekitar wilayah Ibu Kota Nusantara .
“Saat ini Pemda Sulteng menggagas langkah pengelolaan kawasan Selat Makassar secara bersama dengan provinsi-provinsi lainnya yang bersinggungan untuk lebih meningkatkan pencapaian target pembangunan makro yang akan memberikan dampak pada penguatan fondasi ekonomi daerah menunjang IKN,”jelas Sekprov.
Satu inisiasi pemerintah Sulteng, yaitu membangun jalan by pass Tambu-Kasimbar yang menghubungkan antara perairan Teluk Tomini Sebelah Timur Pulau Sulawesi dengan Perairan Selat Makassar Sebelah Barat Pulau Sulawesi serta antara Kawasan Indonesia Timur dengan IKN.
Jalan by pass ini memotong leher Sulawesi dengan panjang daratan terpendek yaitu kurang lebih 30 km, jika jalan ini terbangun, maka jarak tempuh wilayah Kawasan Timur Indonesia akan lebih singkat, cepat dan efisien bahan bakar menuju IKN. Selain itu, sepanjang jalur konektivitas tersebut akan memunculkan kota-kota dengan pertumbuhan ekonomi baru.
Kepada peserta aktif agar dapat memberikan masukan dan gagasan yang konstruktif untuk memperkuat kerjasama antar provinsi yang berbatasan dengan Selat Makassar. Diperlukan kerjasama dalam mengatasi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah kita”, harap Gubernur.
Dikatakannya, dengan kerjasama dan sinergi yang baik , Selat Makassar dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam hal pembangunan dan kerjasama lintas provinsi (**)
.