MOROWALI, CS – Menanggapi isu yang berkembang di masyarakat terkait adanya kesamaan antara nama kartu KUSUKA BRI dengan singkatan pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Morowali, pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Morowali mengklarifikasi bahwa kartu tersebut tidak ada kaitannya dengan kontestasi Pilkada Morowali 2024.
Pimpinan BRI Cabang Morowali, Hendra Purwana, dalam pernyataan resminya di kantor BRI Cabang Morowali, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Selasa 19 November 2024, menegaskan bahwa Kartu KUSUKA yang dikeluarkan oleh BRI merupakan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sudah ada sejak 2017.
Program ini bertujuan untuk mendukung pelaku usaha dan sektor kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia.
“Kartu KUSUKA yang saat ini beredar, merupakan singkatan dari Kartu Pelaku Usaha dan Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, yang memang sudah diluncurkan sejak tahun 2017. Program ini bukan hal baru, dan tidak ada hubungannya dengan Pilkada atau Paslon manapun,” ujar Hendra kepada wartawan.
Ia juga menegaskan bahwa BRI tetap menjaga netralitas dalam Pilkada Morowali dan tidak terlibat dalam politik praktis.
“Kami di BRI tidak mencampuri urusan Pilkada. Kami tetap netral dan tidak memihak pada pasangan calon manapun. Kartu KUSUKA ini hanya bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian sektor kelautan dan perikanan,” tambahnya.
Menanggapi kegelisahan masyarakat yang mengaitkan nama kartu tersebut dengan Paslon KUSUKA yang bertarung dalam Pilkada, Hendra Purwana mengungkapkan bahwa pihaknya akan menghentikan sementara waktu proses distribusi dan peluncuran kartu KUSUKA hingga Pilkada usai, untuk menghindari adanya persepsi negatif atau salah paham.
“Kami memahami bahwa ada kesamaan nama, namun kami tegaskan sekali lagi bahwa Kartu KUSUKA BRI ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pilkada Morowali. Kami akan menunda sementara waktu distribusi kartu ini hingga Pilkada selesai,” jelas Hendra.
Pernyataan tersebut diharapkan dapat meredakan spekulasi dan klarifikasi yang muncul di tengah masyarakat, serta memastikan bahwa program Kartu KUSUKA tetap berjalan sesuai dengan peruntukannya, tanpa melibatkan politik praktis. (MRM)
