PALU, CS – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, menegaskan komitmennya untuk melakukan efisiensi anggaran dan meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) dalam Rapat Koordinasi di halaman Gedung Pogombo Kantor Gubernur, Selasa (4/3/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Anwar Hafid didampingi oleh Wakil Gubernur, dr. Reny Lamadjido, dan Sekretaris Daerah, Novalina.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa program Berani Harmony akan memastikan birokrasi di Sulteng berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan.
Salah satu sorotan utama dalam rapat tersebut adalah anggaran perjalanan dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mencapai hampir Rp 200 miliar.
Anwar Hafid menyatakan keprihatinannya terhadap jumlah besar tersebut dan menegaskan akan melakukan pemangkasan anggaran yang tidak perlu. Menurutnya, anggaran tersebut seharusnya digunakan untuk kepentingan yang lebih bermanfaat.
“Kalau dihitung-hitung, ini seperti ada orang yang berjalan terus tanpa pernah di kantor,” ujar Anwar Hafid.
Ia menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran perjalanan dinas akan mencakup pengaturan ulang kebijakan perjalanan dinas bagi kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, hingga staf agar penggunaan anggaran lebih terkontrol dan efektif.
Gubernur juga menyoroti praktik “titip-titip anggaran” yang menurutnya sudah tidak bisa lagi diterima di pemerintahannya. Ia berkomitmen akan mengumpulkan anggaran yang dihemat untuk meningkatkan tunjangan pegawai.
“Lebih baik kita gunakan untuk menaikkan tunjangan pegawai daripada dinikmati segelintir orang,” tegasnya.
Anwar Hafid juga memastikan bahwa sebelum Lebaran, ASN di Sulawesi Tengah akan menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama dua bulan, termasuk gaji ke-13, sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan ASN.
Selain efisiensi anggaran, Gubernur juga menyoroti ketidakadilan dalam pemberian tunjangan kinerja di beberapa dinas. Ia menemukan bahwa ada beberapa dinas yang dengan mudah mendapatkan kenaikan tunjangan, sementara dinas lain justru mengalami stagnasi.
“Tunjangan kinerja itu bukan soal dinas basah atau kering, tapi soal kesejahteraan pegawai. Semua harus mendapatkan hak yang sama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Anwar Hafid juga menekankan pentingnya keadilan dalam pengelolaan pegawai, dan meminta para kepala dinas untuk tidak membeda-bedakan stafnya dan memastikan semua pegawai mendapatkan perlakuan yang adil.
“Dalam hidup ini, jangan pernah ada anak emas, karena satu anak emas akan melahirkan seribu anak tiri,” ucapnya.
Gubernur juga memberikan pesan tegas agar ASN tidak mencoba melobi anggaran di luar prosedur yang berlaku, termasuk melalui keluarga pejabat.
“Jangan coba-coba lobi-lobi ke istri saya. Pekerjaan pemerintah adalah urusan saya, bukan urusan istri saya,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Anwar Hafid berjanji akan memperbaiki sistem birokrasi dengan menerapkan sistem pelayanan yang lebih transparan dan terukur. Ia meminta setiap instansi untuk menetapkan durasi penyelesaian administrasi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan cepat dan profesional.
“Kalau ada yang lebih cepat dari target, ada reward. Kalau lebih lambat, siap-siap terima punishment,” tegasnya.
Selain itu, penghematan anggaran yang dilakukan akan dialokasikan untuk sektor pendidikan, khususnya untuk mendukung biaya kuliah mahasiswa di Sulteng.
“Bayangkan, Rp300 miliar yang kita kumpulkan bisa membiayai SPP ribuan mahasiswa. Itu jauh lebih bermanfaat,” pungkasnya.
Dengan kebijakan efisiensi anggaran dan perbaikan dalam birokrasi ini, Gubernur Anwar Hafid berharap dapat menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, adil, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat Sulteng.
Reporter : Yamin
