PALU, CS – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, memimpin rapat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (12/03/2025).
Rapat ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Novalina, Kepala Bappeda Sulteng Dr. Insinyur Christina Sandra Terondo, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulteng, Rony Hartawan.
Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa stabilisasi harga bahan pokok dan pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama RPJMD. Ia menyoroti kesenjangan harga pangan antarwilayah, terutama di daerah kepulauan seperti Banggai Laut dan Tojo Una-Una, yang masih jauh lebih tinggi dibanding Kota Palu.
“Salah satu penyebab inflasi tinggi adalah harga bahan pokok yang melambung. Kami ingin mencari solusi agar harga-harga ini stabil dan merata di seluruh Sulawesi Tengah,“ ujar Anwar Hafid.
Ia mengusulkan mekanisme subsidi distribusi untuk menekan perbedaan harga antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Selain itu, strategi pengentasan kemiskinan juga menjadi perhatian serius. Gubernur menekankan perlunya pendekatan baru yang lebih efektif daripada sekadar bantuan sembako.
Ia mengusulkan program pendampingan intensif, di mana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertanggung jawab atas sejumlah warga miskin selama lima tahun hingga mereka mandiri secara ekonomi.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sembako. Kita harus mendampingi mereka sampai benar-benar keluar dari kemiskinan dengan membuka lapangan kerja dan memberikan akses terhadap ekonomi yang lebih baik,” tegasnya.
Gubernur juga menyinggung pentingnya program revitalisasi rumah tidak layak huni sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan. Ia menyebut konsep “Aladdin” (Atap, Lantai, Dinding), di mana pemerintah membantu renovasi rumah warga miskin agar lebih layak huni.
Selain itu, pemerintah provinsi juga berencana mengembangkan koperasi dan sistem penyimpanan hasil panen untuk menekan fluktuasi harga pangan. Sesuai arahan pemerintah pusat, setiap desa di Sulteng diharapkan memiliki satu gudang penyimpanan atau cold storage, dengan dana desa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur tersebut guna memastikan ketersediaan pangan yang stabil sepanjang tahun.
Kepala Perwakilan BI Sulteng, Rony Hartawan, menambahkan bahwa konsumsi menjadi faktor utama dalam perekonomian Sulteng, dengan nilai konsumsi mencapai 57,3 persen. Oleh karena itu, strategi penguatan ketahanan pangan dan produksi lokal harus diperkuat.
“Jika kita bisa mengelola produksi dengan baik, kita dapat menekan ketergantungan impor dan meningkatkan kesejahteraan petani serta pelaku usaha lokal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sulteng menegaskan bahwa program “Berani Sejahtera” selaras dengan visi nasional dan agenda Presiden Prabowo. Fokus utama pada periode 2025-2029 adalah penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.
Dalam kerangka ini, program “Berani Sejahtera” mencakup jaminan harga bahan pokok yang murah dan stabil, penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, serta penguatan UMKM dan wirausaha lokal.
Pemerintah Provinsi Sulteng juga berkomitmen merevitalisasi rumah tidak layak huni dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan sosial yang berkelanjutan.
“Program ini akan menjadi solusi konkret bagi masyarakat Sulteng, memastikan kesejahteraan yang lebih merata dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah,” ujar Kepala Bappeda.
Editor : Yamin
