PALU, CS – Sejumlah mahasiswa Universitas Tadulako (Untad) menggelar aksi spontanitas bertema “Darurat Demokrasi” di Taman Untad, Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (18/3/2025).
Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap mengancam kebebasan masyarakat.
Presiden Mahasiswa Untad, Irvan, menjelaskan bahwa ada beberapa isu yang menjadi fokus dalam aksi tersebut, termasuk penolakan terhadap RUU TNI yang akan segera dibahas dalam rapat Paripurna DPR RI, serta masalah efisiensi anggaran, permasalahan tambang di Sulteng, dan sejumlah kasus korupsi seperti di Pertamina, Antam, dan Timah.
Menurut para mahasiswa, RUU TNI yang tengah dipersiapkan untuk dibahas di DPR RI dinilai akan memperluas peran militer dalam kehidupan sipil, sebuah langkah yang dianggap berpotensi mengancam demokrasi.
Aksi yang dimulai pada pukul 21:00 hingga 24:00 berlangsung cukup tertib. Massa aksi mengawali dengan orasi ilmiah, tabur bunga, pembakaran ban, dan ditutup dengan doa bersama.
Mahasiswa berharap agar pemerintah, khususnya DPR RI, mendengarkan aspirasi ini dan menyadari penolakan yang masih terjadi di tengah masyarakat.
Irvan menegaskan bahwa harapan mereka agar DPR RI tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait RUU TNI, demi menjaga stabilitas bangsa.
“Kami khawatir RUU TNI ini bukan hanya akan memperkuat posisi militer sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai alat kendali terhadap rakyat yang berani bersuara. Hal ini dapat berujung pada pembungkaman demokrasi,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa jika RUU TNI tetap diparipurnakan, mahasiswa Untad berencana untuk melakukan konsolidasi dan mempersiapkan aksi demonstrasi yang lebih besar sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap tidak pro-demokrasi tersebut.
Editor : Yamin
