PALU, CS – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Dr. H. Anwar Hafid, menyerukan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas jenjang pemerintahan dalam upaya mengentaskan kemiskinan secara tuntas di Sulteng.
Seruan itu disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Sulteng Tahun 2026 yang dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Bima Arya Sugiarto, di Aula Bappeda Sulteng, Kota Palu, Senin (14/4),
“Pengentasan kemiskinan hanya bisa terwujud kalau ada kolaborasi antar-stakeholder. Ini bukan kerja satu pihak saja, tapi kerja bersama yang harus terarah dan terukur,” tegas Gubernur Anwar dalam sambutannya.
Anwar mengibaratkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai penyusunan mozaik, di mana setiap elemen pembangunan harus saling terhubung, harmonis, dan mengarah pada tujuan bersama.
Ia menekankan bahwa perspektif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam memandang persoalan kemiskinan tidak boleh bertolak belakang, melainkan harus satu frekuensi demi lahirnya kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
“Indonesia jangan dilihat sebagai hamparan yang rata. Ada daerah pegunungan, pesisir, hingga pulau-pulau. Maka kebijakan pun tidak boleh dibuat dengan pola pukul rata. Harus ada pendekatan khusus sesuai karakteristik lokal,” paparnya.
Untuk memastikan intervensi penurunan kemiskinan berjalan efektif, Anwar menekankan pentingnya analisis menyeluruh terhadap akar masalah. Ia menjelaskan, seperti halnya tindakan medis, sebuah solusi harus didasarkan pada diagnosa yang tepat.
“Kenapa orang miskin? Karena tidak punya penghasilan. Kenapa tidak punya penghasilan? Karena tidak bekerja. Kenapa tidak bekerja? Bisa jadi karena tidak ada lapangan kerja, atau lapangan kerja belum dimaksimalkan. Maka tugas kita membuka dan menguatkan lapangan kerja itu,” urainya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pendekatan kolaboratif, Gubernur Anwar menyatakan bahwa perangkat daerah provinsi akan diminta untuk aktif menyerap aspirasi kabupaten/kota. Program-program pembangunan provinsi akan dirancang berbasis kebutuhan yang disampaikan dari bawah.
“Silakan perangkat provinsi turun, tanya langsung ke dinas kabupaten/kota. Kita rancang program dari situ. Kita harus hilangkan ego sektoral dan ego kewilayahan,” tandasnya.
Gubernur juga menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan, provinsi tidak memiliki rakyat maupun wilayah secara langsung, karena seluruhnya berada di lingkup kabupaten/kota. Oleh karena itu, peran provinsi adalah mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mendukung penyelesaian masalah di tingkat bawah.
Sementara itu, Wamendagri Dr. Bima Arya dalam arahannya memberikan apresiasi tinggi atas berbagai terobosan yang dilakukan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, terutama lewat program BERANI Cerdas dan BERANI Sehat yang baru saja diluncurkan pada HUT ke-61 Sulteng.
“Ini langkah nyata yang sangat berdampak. Berani menggratiskan pendidikan dan layanan kesehatan adalah bukti keberpihakan yang kuat terhadap rakyat,” kata Bima.
Ia juga menyebut Pemprov Sulteng sebagai contoh praktik pemerintahan yang efisien dan berpihak pada kesejahteraan, termasuk keberanian dalam memangkas anggaran tidak esensial demi program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Tidak banyak pemimpin daerah yang punya jam terbang tinggi dan pengalaman lintas sektor seperti Pak Gubernur. Sulteng layak jadi percontohan nasional,” pungkasnya.
Editor : Yamin
