PALU, CS – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, menyerukan sinergi antara pemerintah dan perusahaan tambang untuk menyelesaikan paradoks yang selama ini melingkupi provinsi kaya sumber daya, namun masih dihantui angka kemiskinan di atas 11 persen.
Dalam pertemuan bersama sejumlah perwakilan korporasi tambang di Ruang Polibu, Kamis (24/4/2025), Gubernur menekankan pentingnya kontribusi nyata perusahaan tambang, khususnya yang beroperasi di Morowali dan Morowali Utara, melalui program CSR dan pengembangan masyarakat (community development).
“Saya harap teman-teman bisa ambil peran dalam program BERANI, misalnya dengan memberikan beasiswa pendidikan tinggi hingga ke Tiongkok,” ujar Anwar Hafid.
Gubernur juga menantang perusahaan membangun rumah sakit bertaraf internasional untuk memfasilitasi layanan kesehatan masyarakat Sulteng agar tak perlu dirujuk ke luar daerah atau luar negeri.
Ia menyebut pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai tanggung jawab moral perusahaan atas pemanfaatan sumber daya alam yang telah diambil. Langkah ini, menurutnya, menjadi investasi jangka panjang untuk membangun SDM unggul demi masa depan Sulteng yang mandiri dari sektor tambang.
“Walau habis nikel kami, tapi bapak sudah mewariskan SDM kepada kami,” tegasnya.
Gubernur juga menyoroti kontribusi fiskal perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pajak bahan bakar minyak (BBM), pajak kendaraan, dan pajak air permukaan.
Ia mencontohkan bahwa potensi pajak BBM dari aktivitas industri tambang di Sulteng masih jauh dari maksimal, hanya mencapai Rp300 miliar per tahun, sementara Kalimantan Timur bisa mencapai Rp7 triliun.
Untuk itu, Gubernur meminta perusahaan lebih transparan dalam jumlah alat berat, kendaraan operasional, dan sumber BBM, serta mendorong agar perusahaan memiliki kantor dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Sulteng, bukan di luar daerah.
“Tujuannya agar komunikasi lebih lancar dan penerimaan pajak masuk ke daerah ini,” jelasnya.
Terkait tenaga kerja asing (TKA), Anwar meminta perusahaan lebih terbuka dalam pelaporan, terutama bila TKA bekerja di lebih dari satu kabupaten, karena ini berdampak pada alokasi pendapatan daerah.
Ia juga mengkritisi efektivitas pelatihan bahasa Indonesia bagi TKA dan mendorong pelatihan bahasa Mandarin bagi masyarakat lokal untuk mencetak tenaga penerjemah yang siap diserap perusahaan.
Melalui program BERANI Cerdas, Pemprov mulai tahun ini juga menanggung biaya prakerin dan uji kompetensi siswa SMK. Gubernur meminta perusahaan agar tidak menolak pengajuan prakerin maupun lulusan SMK bersertifikasi yang siap kerja.
“Lewat pertemuan ini, kita mulai menulis sejarah baru, dari Sulteng negeri seribu tambang menjadi Sulteng negeri seribu kesejahteraan,” pungkas Anwar Hafid.
Pertemuan turut dihadiri Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Staf Ahli Gubernur Ihsan Basir, Kadisnakertrans Arnold Firdaus, Kadis Pendidikan Yudiawati Windarrusliana, Kadis Penanaman Modal dan PTSP Rifani Pakamundi, Plt Kadis Perindag Mira Yuliastuti, serta para pengawas ketenagakerjaan.
Sementara dari pihak perusahaan hadir perwakilan dari IMIP, GNI, Hengjaya Mineralindo, Wanxiang, dan MSS.
Editor : Yamin
