BAGHDAD, CS – Sejumlah kelompok oposisi Kurdi Iran dilaporkan melakukan mobilisasi pasukan di sepanjang perbatasan Irak–Iran sebagai persiapan kemungkinan serangan darat ke wilayah Iran bagian barat.
Langkah ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan regional seiring kampanye militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Lima partai besar Kurdi Iran pada 22 Februari lalu mengumumkan pembentukan koalisi politik bernama Koalisi Kekuatan Politik Kurdistan Iran (CPFIK). Aliansi tersebut menyatukan Partai Demokrat Kurdistan Iran (PDKI), Partai Kebebasan Kurdistan (PAK), Partai Kehidupan Bebas Kurdistan (PJAK), Organisasi Perjuangan Kurdistan Iran (Khabat), serta Partai Komala Buruh Kurdistan.
Koalisi tersebut kemudian diperkuat oleh satu faksi tambahan dari kelompok Komala. Dalam pernyataannya, aliansi itu menyatakan tujuan mereka adalah menggulingkan pemerintahan Iran dan memperjuangkan penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Kurdi.
Tokoh senior PDKI, Mohammad Saleh Qadri, pada 6 Maret menyatakan bahwa pasukan mereka telah berada di wilayah Iran dan siap memulai operasi militer dalam waktu dekat. Juru bicara PDKI, Aso Saleh, juga mengklaim kelompoknya telah melakukan sejumlah operasi di dalam wilayah Iran dengan menargetkan fasilitas keamanan dan pemerintahan.
Situasi tersebut berkembang setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan melakukan komunikasi dengan sejumlah pemimpin Kurdi di kawasan tersebut dalam beberapa hari setelah serangan militer AS terhadap Iran pada 28 Februari.
Menurut laporan media internasional, Trump menawarkan dukungan bagi kelompok-kelompok Kurdi Iran, termasuk kemungkinan dukungan udara. Ia disebut telah melakukan pembicaraan dengan pemimpin PDKI Mustafa Hijri serta dua tokoh utama Kurdi Irak, Masoud Barzani dan Bafel Talabani.
Namun pemerintah Amerika Serikat membantah adanya rencana mempersenjatai kelompok Kurdi. Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyatakan laporan mengenai rencana tersebut tidak memiliki dasar fakta, sementara Menteri Pertahanan Pete Hegseth menegaskan bahwa tujuan operasi militer AS tidak didasarkan pada dukungan terhadap kelompok bersenjata tertentu.
Sementara itu, Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) di Irak menolak keterlibatan dalam rencana serangan terhadap Iran. Juru bicara KRG Peshawa Hawramani menyebut laporan mengenai dukungan wilayah Kurdistan terhadap operasi militer sebagai informasi yang tidak berdasar.
Presiden KRG Nechirvan Barzani juga menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bahwa wilayah Kurdistan tidak akan menjadi bagian dari konflik tersebut. Pemerintah Irak juga menegaskan bahwa wilayahnya tidak boleh digunakan sebagai titik peluncuran serangan terhadap negara tetangga.
Di sisi lain, Iran merespons situasi tersebut dengan meningkatkan operasi militernya. Teheran dilaporkan meluncurkan serangan rudal balistik dan drone terhadap sejumlah pangkalan kelompok Kurdi di Irak utara, yang menyebabkan satu pejuang tewas dan beberapa lainnya terluka.
Pemerintah Iran juga memperingatkan bahwa pihaknya akan menargetkan seluruh fasilitas di wilayah otonom Kurdistan Irak jika kelompok militan Kurdi diizinkan melancarkan serangan dari wilayah tersebut.
Situasi ini menempatkan otoritas Kurdistan Irak dalam posisi sulit. Seorang pejabat senior Patriotic Union of Kurdistan (PUK) menyebut wilayahnya berada dalam tekanan politik yang besar di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran.
Menurutnya, kegagalan operasi militer berpotensi memicu respons keras dari Iran terhadap wilayah Kurdistan Irak, sementara di sisi lain mereka juga menghadapi tekanan dari Washington terkait konflik yang sedang berlangsung. *
