JAKARTA, CS – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengusulkan agar aparatur sipil negara (ASN) menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.
Usulan tersebut disampaikan Muhaimin, yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, saat berada di Kantor DPP PKB di Jakarta, Minggu (15/3/2026).
Menurutnya, kemacetan di kota-kota besar seperti Jakarta menyebabkan konsumsi BBM menjadi tidak efisien. Ia menilai pengurangan mobilitas pegawai melalui kebijakan WFH dapat menjadi salah satu langkah penghematan energi.
“Jakarta macet itu BBM yang terbuang. Padahal kalau konflik tidak segera berhenti, harga BBM bisa naik. Salah satu cara menghemat adalah dengan menerapkan WFH bagi PNS, meski ini masih sebatas usulan,” kata Muhaimin.
Selain penghematan BBM, ia juga mengimbau instansi pemerintah untuk lebih efisien dalam penggunaan listrik di perkantoran.
Usulan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet di Istana Negara beberapa hari sebelumnya. Presiden meminta para menteri koordinator mengkaji kemungkinan penerapan WFH dan pengurangan hari kerja ASN sebagai bagian dari langkah penghematan energi nasional.
Prabowo menilai kebijakan serupa pernah berhasil diterapkan saat pandemi COVID-19, ketika banyak pegawai bekerja dari rumah sehingga mobilitas berkurang dan konsumsi BBM dapat ditekan.
Lonjakan harga energi global sendiri dipicu ketegangan geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang berdampak pada jalur distribusi minyak di Selat Hormuz. Gangguan di kawasan tersebut mendorong harga minyak mentah Brent Crude Oil melonjak hingga lebih dari 100 dolar AS per barel.
Kenaikan harga energi global juga membuat sejumlah negara di Asia mulai menerapkan kebijakan penghematan, termasuk Thailand dan Vietnam yang mendorong instansi pemerintah serta perusahaan untuk mengurangi aktivitas kerja di kantor.
Di Indonesia, pemerintah masih mempertahankan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite di kisaran Rp10.000 per liter dan Solar subsidi sekitar Rp6.800 per liter. Namun, Muhaimin mengingatkan bahwa jika konflik global terus berlanjut, beban subsidi energi dalam APBN berpotensi meningkat.
Meski demikian, ia menilai dampak ekonomi dari konflik tersebut belum sepenuhnya terlihat di dalam negeri. Pemerintah, kata dia, masih terus memantau perkembangan situasi global, terutama menjelang periode Idul Fitri ketika daya beli masyarakat biasanya meningkat. *
