PARIMO,CS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo) memastikan tidak akan merumahkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik paruh waktu maupun penuh waktu, meski beban belanja pegawai cukup besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Parimo, Zulfinasran, menegaskan hingga saat ini belum ada kebijakan untuk merumahkan pegawai. Bahkan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih mengalokasikan kebutuhan gaji pegawai untuk tahun anggaran 2027 sesuai jumlah yang ada saat ini.
“Untuk merumahkan itu belum ada sikap seperti itu. Bahkan TAPD untuk 2027 masih menginput kebutuhan gaji sesuai jumlah pegawai yang ada sekarang, baik PPPK, CPNS, maupun PNS,” ujarnya saat ditemui, Kamis (26/3/2026).
Ia menjelaskan, total belanja gaji pegawai di Parimo saat ini mencapai sekitar Rp280 miliar. Meski menjadi beban cukup besar bagi keuangan daerah, kebijakan tersebut dinilai memiliki dampak langsung terhadap pergerakan ekonomi masyarakat.
Sekitar 13 ribu pegawai di Parimo disebut menjadi penggerak utama ekonomi lokal melalui aktivitas konsumsi sehari-hari, seperti belanja di pasar dan sektor usaha kecil.
“Anggaran itu diterima langsung oleh pegawai. Dampaknya pasti ke ekonomi, mereka belanja di pasar dan menggerakkan usaha masyarakat,” jelasnya.
Namun demikian, tingginya belanja pegawai berdampak pada terbatasnya alokasi anggaran untuk sektor lain, seperti pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat.
Pemkab Parimo, kata dia, sempat mengkaji sejumlah opsi kebijakan, termasuk kemungkinan pengalihan anggaran dari belanja pegawai ke sektor infrastruktur. Namun, langkah tersebut dinilai memiliki konsekuensi besar terhadap masyarakat.
“Kalau kita ambil keputusan merumahkan, misalnya untuk PPPK lalu digunakan untuk pembangunan infrastruktur, berarti ada sekitar 6.000 orang yang tidak mendapatkan gaji. Ini tentu berdampak luas,” ungkapnya.
Di sisi lain, jika anggaran dialihkan ke pembangunan infrastruktur, peluang penciptaan lapangan kerja juga terbuka. Misalnya, alokasi Rp200 miliar untuk sekitar 200 paket proyek dinilai dapat menyerap ratusan tenaga kerja.
Meski begitu, Pemkab menilai setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak ekonomi secara menyeluruh, baik terhadap masyarakat, pelaku usaha, maupun sektor perdagangan seperti toko material bangunan.
Saat ini, Pemkab Parimo terus berupaya mencari alternatif sumber pembiayaan agar program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat tetap berjalan tanpa harus mengurangi belanja pegawai secara signifikan.
“Kita masih berupaya mencari sumber anggaran lain, supaya infrastruktur dan pemberdayaan tetap berjalan tanpa harus mengorbankan pegawai,” pungkas Zulfinasran.
Reporter: Anum
