PALU, CS – Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sulawesi Tengah (Sulteng), Dr Nudiatulhuda Mangun, mendukung keterwakilan perempuan dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkup Pemerintah Provinsi Sulteng tahun 2026.
Ia berharap Gubernur Sulteng memberikan kesempatan yang lebih luas kepada birokrat perempuan untuk dapat terpilih dalam proses seleksi tersebut.
“Pemerintah saat ini melalui beberapa kebijakan sudah tidak lagi diskriminatif terhadap perempuan. Tinggal bagaimana perempuan memiliki kompetensi dan memenuhi syarat melalui jenjang karier,” ujar Nadiatulhuda kepada ChannelSulawesi.id, Kamis (26/3/2026).
Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako itu menilai, masyarakat saat ini telah memberikan kepercayaan kepada perempuan untuk menduduki posisi strategis, baik di birokrasi maupun jabatan politik.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi perempuan dalam mengembangkan karier di ranah publik.
“Secara internal, kadang perempuan kurang percaya diri untuk berkompetisi dengan laki-laki. Secara eksternal, ada faktor dukungan keluarga, termasuk suami. Ini perlu penguatan agar perempuan bisa berkarier. Banyak perempuan sebenarnya mampu, tinggal bagaimana mengelola waktu antara pekerjaan dan urusan domestik,” jelasnya.
Nadiatulhuda juga menyinggung kebijakan pemerintah terkait peningkatan keterwakilan perempuan, salah satunya melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD, dan DPRD.
Menurut dia, kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong keterwakilan perempuan tidak hanya di legislatif, tetapi juga di birokrasi pemerintahan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemerintahan yang inklusif.
Berdasarkan data dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian PPPA 2025–2029, persentase perempuan pada jabatan pimpinan tinggi pratama di Indonesia masih sekitar 14,5 persen, sementara pada jabatan madya sebesar 16,5 persen. Adapun persentase kepala desa perempuan tercatat 6,2 persen.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini tengah membuka uji publik terhadap calon pejabat untuk 12 jabatan JPT Pratama. Uji publik tersebut berlangsung pada 19 hingga 27 Maret 2026.
Dari total 36 peserta yang mengikuti seleksi, hanya dua formasi jabatan yang diisi oleh calon perempuan, yakni Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Direktur UPT RSUD Undata.
Adapun 12 jabatan yang diseleksi meliputi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Selain itu, seleksi juga mencakup Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kawasan dan Wilayah, Direktur UPT RSUD Undata, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, serta Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa.
Penulis: Indar
