PALU, CS – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Tengah (Sulteng), Novalina, menegaskan bahwa proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemprov Sulteng dilaksanakan secara objektif, transparan, dan tanpa diskriminasi gender.
Sebagai Ketua Panitia Seleksi, Novalina menyatakan seluruh aparatur sipil negara (ASN), baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
“Tidak ada pembatasan berdasarkan gender. Semua peserta memiliki peluang yang setara untuk berkompetisi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (28/3/2026).
Ia menjelaskan, keterwakilan perempuan dalam jabatan birokrasi tidak hanya bergantung pada kebijakan afirmatif, tetapi juga ditentukan oleh tingkat partisipasi dan kesiapan individu dalam mengikuti proses seleksi.
Berdasarkan data panitia, dari total 85 peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, sebanyak 19 orang atau sekitar 22 persen merupakan peserta perempuan.
Novalina menilai angka tersebut menunjukkan bahwa ruang partisipasi telah terbuka, meskipun jumlah pendaftar perempuan masih terbatas.
“Kami mengapresiasi ASN perempuan yang telah berpartisipasi dalam seleksi ini,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kompetensi tetap menjadi faktor utama dalam penentuan pejabat yang akan menduduki jabatan strategis. Menurutnya, pemenuhan keterwakilan tidak boleh mengesampingkan kualitas kepemimpinan.
“Yang dicari bukan sekadar pengisi jabatan, tetapi figur yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjawab tantangan birokrasi ke depan,” tegasnya.
Ia juga menepis anggapan adanya diskriminasi dalam proses seleksi. Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam posisi strategis, termasuk dirinya sebagai Ketua Pansel, mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap kesetaraan.
Saat ini, proses seleksi masih berlangsung dan memasuki tahapan uji publik. Hasil dari tahapan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menetapkan pejabat terpilih. *
