PALU, CS – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia bekerja sama dengan Universitas Tadulako (Untad) menggelar seminar nasional bertajuk “Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia” di Aula Baru Fakultas Kedokteran Untad, Kota Palu, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi dan penyelenggara pemilu, di antaranya anggota DKPP RI Muhammad Tio Aliansyah, Wakil Dekan Fakultas Hukum Untad Dr. Nurhayati Mardin, Dr. Sahran Raden dari UIN Datokarama Palu, Dr. Abdullah dari Universitas Muhammadiyah Palu, serta anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Rasyidi Bakri.
Rektor Untad, Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T., IPU., Asean Eng., dalam sambutannya menegaskan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemilu.
“Integritas penyelenggara pemilu harus benar-benar menjadi fondasi utama dalam menjaga kualitas demokrasi,” ujarnya.
Ia menilai tanpa integritas, demokrasi berpotensi kehilangan makna substansial.
“Demokrasi yang berkualitas bukan sekadar prosedural, tetapi harus melampaui menuju demokrasi yang substansial, adil, dan berkeadaban,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DKPP RI Heddy Lugito menekankan bahwa pemilu merupakan wujud kedaulatan rakyat, bukan sekadar kontestasi politik.
“Pemilu bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi merupakan ritual demokrasi ketika rakyat menyerahkan mandatnya kepada pemimpin,” katanya.
Menurut Heddy, setiap suara rakyat memiliki nilai yang sangat penting dan harus dijaga. Ia juga menyoroti tantangan demokrasi di Indonesia yang masih dihadapkan pada berbagai persoalan.
“Satu suara rakyat adalah amanat yang tidak boleh dimanipulasi atau diselewengkan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa rendahnya indeks demokrasi Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti lemahnya budaya demokrasi, praktik politik uang, serta intervensi kekuasaan.
Seminar ini juga diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan Anggota DKPP RI J. Kristiadi bersama akademisi dan praktisi. Para narasumber membahas berbagai isu strategis, mulai dari aspek regulasi, kelembagaan, hingga tantangan kontemporer seperti disinformasi dan menjaga independensi penyelenggara pemilu.
Diskusi berlangsung interaktif dengan partisipasi sekitar 200 peserta dari berbagai perguruan tinggi, termasuk Untad, UIN Datokarama Palu, dan Universitas Muhammadiyah Palu.
Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan dan rekomendasi konstruktif dalam memperkuat sistem demokrasi Indonesia ke depan. *
