PALU, CS – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menargetkan penurunan angka stunting hingga 19 persen pada tahun 2026 melalui percepatan berbagai upaya penanganan.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido, saat membuka Pra Musrenbang Tematik Stunting 2026 di Kantor Bappeda Sulteng, Selasa (7/4/2026).
Dalam paparannya, Reny mengungkapkan prevalensi stunting di Sulawesi Tengah saat ini masih berada di angka 26,1 persen. Ia menilai angka tersebut masih tinggi dan menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah.
“Dari 100 anak, sekitar 26 anak mengalami stunting. Ini menyangkut masa depan generasi kita,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kasus stunting tersebar di seluruh kabupaten dan kota dengan tingkat yang bervariasi, sehingga diperlukan intervensi yang terarah, terukur, dan berbasis data.
Wakil Gubernur menekankan pentingnya intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 23 bulan, sebagai periode krusial dalam menentukan kualitas pertumbuhan anak.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa stunting merupakan gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis, sehingga penanganannya harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari pemenuhan gizi, pola asuh, hingga perbaikan sanitasi.
Reny juga menyoroti pentingnya validitas data, khususnya dalam pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Ia mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat sinergi lintas sektor serta mengoptimalkan berbagai program intervensi, termasuk pemberian makanan tambahan bagi balita berisiko stunting.
“Ini tanggung jawab bersama demi masa depan anak-anak Sulawesi Tengah,” pungkasnya. *
