JAKARTA, CS – Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2026 masih berlangsung. Siswa dan orang tua diminta secara aktif memantau status penerima bantuan melalui sistem daring guna memastikan proses pencairan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.

Informasi tersebut dapat diakses melalui Sistem Informasi Program Indonesia Pintar (SIPINTAR) yang dikelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Melalui layanan tersebut, siswa dapat mengetahui status penerimaan bantuan dengan memasukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan data wilayah sesuai identitas yang terdaftar.

Baca Juga:Anggaran PIP 2026 Capai Rp13,83 Triliun Naik dari Tahun Sebelumnya

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Dr. Abdul Kahar, M.Pd., menjelaskan bahwa Program Indonesia Pintar merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk memastikan peserta didik dari keluarga kurang mampu tetap memperoleh akses pendidikan yang layak.

Puslapdik juga bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembiayaan pendidikan, termasuk penyaluran PIP.

Menurut Puslapdik, pengecekan status penerima secara mandiri penting dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat terkait penetapan penerima maupun proses pencairan bantuan.

Baca Juga:PIP 2026 Jangkau 19,48 Juta Siswa, Pertama Kali Masuk Jenjang Taman Kanak-Kanak JAKARTA – Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun anggaran 2026 mencatat perluasan cakupan signifikan dengan total penerima mencapai sekitar 19,48 juta peserta didik di seluruh Indonesia. Program bantuan pendidikan tersebut kini menjangkau seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah kejuruan. Perluasan ini menandai tahun pertama PIP diberikan kepada peserta didik jenjang TK dengan jumlah penerima mencapai 888.000 murid. Setiap siswa TK yang terdaftar akan menerima bantuan sebesar Rp450.000 per tahun sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat akses pendidikan sejak usia dini. Pada jenjang pendidikan dasar, jumlah penerima PIP terbanyak berasal dari sekolah dasar dengan 10.360.614 siswa. Sementara itu, di tingkat sekolah menengah pertama terdapat 4.369.968 penerima bantuan. Untuk jenjang pendidikan menengah, sebanyak 1.935.774 siswa SMA dan 1.928.271 siswa SMK tercatat sebagai penerima manfaat program tersebut. Secara keseluruhan, alokasi anggaran PIP tahun 2026 mencapai sekitar Rp13,43 triliun untuk 18,59 juta siswa di luar jenjang TK. Sementara tambahan anggaran sebesar Rp1,28 triliun dialokasikan khusus untuk peserta didik TK yang baru masuk dalam skema penerima bantuan tahun ini. Besaran bantuan PIP ditetapkan berbeda sesuai jenjang pendidikan. Siswa SD menerima bantuan sebesar Rp450.000 per tahun, siswa SMP sebesar Rp750.000 per tahun, sedangkan siswa SMA dan SMK memperoleh bantuan hingga Rp1.800.000 per tahun. Pemerintah menyediakan layanan pengecekan status penerima secara daring melalui laman resmi Program Indonesia Pintar di https://pip.kemdikbud.go.id. Masyarakat dapat mengakses informasi dengan memasukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mengetahui status penerimaan bantuan. Perluasan cakupan PIP 2026 dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat pemerataan akses pendidikan serta menekan angka putus sekolah di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia.

Selain itu, validitas data peserta didik menjadi faktor penting dalam kelancaran penyaluran bantuan pendidikan.

Penyaluran PIP tahun 2026 dilakukan dalam tiga termin. Termin pertama berlangsung pada Februari hingga April dengan prioritas bagi siswa kelas akhir dan peserta didik yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sementara termin kedua berlangsung pada Mei hingga September dan saat ini tengah berjalan. Adapun termin ketiga dijadwalkan pada Oktober hingga Desember 2026.

Besaran bantuan yang diterima siswa berbeda sesuai jenjang pendidikan. Untuk peserta didik TK dan SD, bantuan diberikan hingga Rp450 ribu per tahun. Siswa SMP memperoleh hingga Rp750 ribu per tahun, sedangkan siswa SMA dan SMK menerima bantuan hingga Rp1,8 juta per tahun.

Dana bantuan dapat dicairkan melalui bank penyalur yang bekerja sama dengan pemerintah, yakni BRI, BNI, dan Mandiri melalui rekening Simpanan Pelajar (SimPel). Di sejumlah daerah, pencairan juga dapat dilakukan melalui Kantor Pos sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah mengimbau para penerima untuk memastikan data kependudukan dan data pendidikan yang tercatat dalam sistem telah sesuai agar tidak mengalami kendala pada saat proses penyaluran bantuan berlangsung. *