Indonesia pernah berada dalam bentuk negara yang berbeda dari yang kita kenal sekarang.
Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB), kedaulatan Indonesia diserahkan Belanda pada Desember 1949 dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Indonesia tidak lagi berdiri sebagai satu negara kesatuan, melainkan sebagai federasi yang terdiri atas sejumlah negara bagian.
Bagi sebagian tokoh republik, bentuk federal itu bukanlah tujuan akhir perjuangan kemerdekaan.
Di tengah situasi politik yang rumit dan tarik-menarik kepentingan antardaerah, muncul seorang tokoh yang menawarkan jalan keluar bukan melalui konflik bersenjata, melainkan lewat parlemen: Mohammad Natsir.
Pada 3 April 1950, tokoh Partai Masyumi itu menyampaikan gagasan yang kemudian dikenal sebagai Mosi Integral Natsir.
Mosi tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam proses politik yang mengantarkan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Indonesia yang Terpecah dalam Sistem Federal
RIS lahir sebagai konsekuensi dari proses panjang perundingan Indonesia-Belanda. Namun, bentuk federal tersebut menghadirkan persoalan baru.
Republik Indonesia yang sebelumnya diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 hanya menjadi salah satu bagian dalam struktur RIS.
Di sisi lain terdapat sejumlah negara bagian, termasuk Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur.
Persoalannya bukan sekadar soal bentuk pemerintahan. Ada persoalan legitimasi dan masa depan negara yang baru saja mempertahankan kemerdekaannya.
Di tengah kondisi itu, upaya melebur negara-negara bagian ke dalam satu negara kesatuan menghadapi kebuntuan politik.
Natsir melihat persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan memaksakan kehendak satu kelompok kepada kelompok lainnya.
Ia memilih menawarkan sebuah formula politik yang dapat diterima berbagai pihak.
Mosi Integral: Bukan Sekadar Ajakan Bersatu
Dalam sidang parlemen RIS pada 3 April 1950, Natsir mengusulkan agar pemerintah mencari jalan untuk membentuk kembali negara kesatuan.
Gagasan itu kemudian dikenal sebagai Mosi Integral.
Yang menarik, Natsir tidak menawarkan sebuah skenario ketika Republik Indonesia menelan negara-negara bagian lain. Ia mendorong agar seluruh unsur dalam RIS bergerak bersama menuju sebuah negara kesatuan.
Dengan kata lain, persatuan diusahakan melalui kesepakatan politik.
Parlemen RIS kemudian menerima mosi tersebut dan meminta pemerintah mengambil langkah-langkah menuju pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Di sinilah arti penting Mosi Integral.
Ia bukan sekadar pernyataan politik tentang pentingnya persatuan, tetapi menjadi instrumen untuk membuka jalan keluar dari kebuntuan konstitusional dan politik yang dihadapi Indonesia saat itu.
Dari Parlemen Menuju NKRI
Setelah mosi tersebut diterima, proses penyatuan terus bergerak.
Pada 19 Mei 1950, pemerintah RIS dan pemerintah Republik Indonesia mencapai kesepakatan untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam waktu sesingkat mungkin. Kedua pemerintahan kemudian bersiap mengakhiri keberadaan masing-masing dalam rangka pembentukan negara kesatuan.
Beberapa bulan kemudian, proses tersebut mencapai titik akhirnya.
Pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan Indonesia kembali menggunakan bentuk negara kesatuan.
Tanggal tersebut bukan sekadar pergantian struktur pemerintahan. Ia menandai berakhirnya eksperimen federal pascakedaulatan dan kembalinya Indonesia pada bentuk negara yang telah menjadi cita-cita utama republik sejak 1945.
Menariknya, Mohammad Hatta pernah menyebut proses kembali ke negara kesatuan tersebut sebagai “Proklamasi Kedua”—sebuah ungkapan yang menggambarkan betapa pentingnya momentum itu dalam sejarah republik.
Peran Natsir Lebih Besar dari Sebuah Mosi
Nama Mohammad Natsir kemudian lebih dikenal sebagai perdana menteri pertama setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.
Namun, perannya dalam proses menuju NKRI dimulai sebelum ia menduduki jabatan tersebut.
Mosi Integral menunjukkan karakter politik Natsir yang menempatkan kompromi dan persatuan sebagai jalan keluar dari persoalan kebangsaan.
Ia berasal dari kelompok politik Islam, tetapi gagasan yang dibawanya dalam persoalan RIS tidak ditujukan untuk membangun negara berdasarkan kepentingan satu kelompok.
Sebaliknya, yang ditawarkan adalah sebuah formula untuk menyatukan berbagai unsur politik dan daerah ke dalam satu negara.
Karena itulah, Mosi Integral kerap ditempatkan sebagai salah satu bukti penting mengenai kontribusi tokoh-tokoh Islam dalam perjalanan pembentukan dan penguatan NKRI.
Sejarah yang Mudah Terlupakan
Ada ironi dalam perjalanan sejarah Indonesia.
Tanggal 17 Agustus 1945 begitu melekat dalam ingatan kolektif sebagai hari kemerdekaan. Namun, perjalanan menuju bentuk Indonesia yang kita kenal sekarang tidak berhenti pada proklamasi.
Indonesia sempat mengalami perubahan bentuk negara, dari republik kesatuan menjadi republik federal, sebelum akhirnya kembali menjadi negara kesatuan.
Dalam perjalanan itulah Mosi Integral Natsir menemukan tempatnya.
Ia menunjukkan bahwa mempertahankan sebuah negara tidak selalu dilakukan melalui pertempuran. Pada situasi tertentu, persatuan justru harus diperjuangkan melalui kemampuan membaca peta politik, membangun kompromi, dan menemukan titik temu di antara kepentingan yang berbeda.
Tujuh puluh enam tahun setelah mosi tersebut disampaikan, maknanya tetap relevan.
NKRI yang hari ini dianggap sebagai sesuatu yang final ternyata pernah berada dalam situasi yang jauh lebih rapuh.
Dan salah satu jalan politik yang mengantarkan Indonesia keluar dari situasi itu datang dari seorang tokoh yang berdiri di parlemen pada 3 April 1950.
Namanya Mohammad Natsir.
Mosi Integral bukanlah satu-satunya faktor yang membuat Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Namun, ia menjadi salah satu momentum politik penting yang membuka jalan menuju penyatuan tersebut.
Sejarah Indonesia, dengan demikian, tidak hanya mencatat siapa yang memproklamasikan kemerdekaan.
Ia juga mencatat siapa yang membantu memastikan republik yang pernah terpecah dalam struktur federal itu kembali berdiri sebagai satu kesatuan.
