PALU, CS – Inflasi Kota Palu secara tahunan (year on year/yoy) sejak Juli 2026 tercatat sebesar 2,96 persen.

Meski masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen, Pemerintah Kota Palu bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan sejumlah langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga.

Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar tradisional untuk memantau perkembangan harga sekaligus memastikan ketersediaan stok komoditas pangan strategis.

Hal tersebut mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) TPID Kota Palu yang dipimpin Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin di Ruang Rapat Bantaya, Kantor Wali Kota Palu, Kamis (20/8/2026).

Berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, angka inflasi Kota Palu pada Juli 2026 masih berada dalam batas sasaran nasional. Namun, pemerintah daerah menilai langkah antisipasi tetap diperlukan untuk mencegah tekanan harga akibat perubahan pasokan maupun peningkatan permintaan masyarakat.

Wakil Wali Kota Palu Imelda mengatakan, pengendalian inflasi membutuhkan sinergi lintas sektor, terutama dalam memastikan ketersediaan pasokan pangan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga.

“Kegiatan seperti ini sudah beberapa kali kita lakukan. Saya berharap dalam setiap High Level Meeting seluruh peserta dapat menyimak dengan baik paparan dari Bank Indonesia maupun BPS terkait bagaimana kondisi dan perkembangan inflasi di daerah kita,” ujar Imelda.

Menurutnya, HLM TPID tidak boleh berhenti pada pembahasan kondisi inflasi, tetapi harus menghasilkan langkah konkret yang dapat diterapkan oleh masing-masing pihak sesuai tugas dan kewenangannya.

Pemkot Palu juga menyiapkan berbagai intervensi untuk menjaga keterjangkauan harga. Salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan kebutuhan pokok sekaligus membantu mempertahankan daya beli masyarakat.

Selain pengendalian inflasi, HLM TPID juga membahas penguatan digitalisasi transaksi daerah melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Imelda mendorong kolaborasi antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan Bank BTN diperkuat, khususnya untuk memperluas penggunaan QRIS di kalangan pelaku UMKM.

“TP2DD ini berkaitan dengan digitalisasi transaksi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan. Kami berharap sinergi antara Perdagin dan BTN terus dilakukan, terutama dalam percepatan distribusi rompi dan barcode QRIS kepada pelaku UMKM,” tegasnya.

Menurut Imelda, semakin luas penggunaan QRIS di kalangan UMKM diharapkan membuat transaksi lebih praktis, aman, dan transparan. Pada saat yang sama, digitalisasi transaksi dapat membuka akses pelaku usaha terhadap ekosistem ekonomi digital.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah dan instansi terkait memperkuat komunikasi serta koordinasi dengan menyediakan data, informasi, dan rekomendasi yang dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan.

“Saya berharap forum ini menjadi wadah yang baik untuk menerima berbagai saran dan masukan dari seluruh instansi terkait. Ada Perdagin, UMKM, sektor pertanian, dan lainnya,” katanya.

HLM TPID tersebut turut dihadiri perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah, Bank BTN, BPS, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum, TPID Kota Palu, serta sejumlah perangkat daerah dan unsur terkait.

Dengan kondisi inflasi yang masih berada dalam sasaran nasional, Pemkot Palu bersama TPID tetap mendorong langkah deteksi dini melalui pemantauan harga dan stok pangan. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di tengah perkembangan ekonomi daerah.*