MOROWALI, CS – Angka kemiskinan di Kabupaten Morowali masih berada di level 10,38 persen. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) pun mendorong penguatan pendataan masyarakat sebagai salah satu langkah untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran.
Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, bahkan meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk rutin turun langsung ke desa setiap dua bulan guna memantau kondisi masyarakat sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah.
Hal itu disampaikan Iriane saat membuka rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Morowali dalam rangka persiapan validasi dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Aula Bappelitbangda Morowali, Senin (14/9/2026).
Menurut Iriane, penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah. Kebijakan harus ditopang data yang akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
“Setiap dua bulan masing-masing dinas turun ke desa dan berkolaborasi. Kita harus bersama-sama bekerja agar angka kemiskinan di Morowali terus menurun,” ujar Iriane.
Ia menilai validasi dan pemutakhiran DTSEN menjadi bagian penting dalam menentukan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program. Data berdasarkan desil, kata dia, dapat menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan bentuk intervensi sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Iriane meminta perangkat daerah melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin serta memperkuat koordinasi dalam proses pemutakhiran data.
Ia juga meminta perangkat daerah aktif mendampingi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam proses pendataan di lapangan. Dukungan tersebut diperlukan agar pengumpulan dan pemutakhiran data berjalan optimal, dengan tetap menghormati independensi BPS dalam menjalankan fungsi statistik.
Iriane mengatakan Morowali memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Namun, potensi tersebut harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan.
“Angka kemiskinan Morowali saat ini 10,38 persen. Kita berharap dengan upaya bersama angka tersebut dapat terus kita turunkan,” katanya.
Selain kemiskinan, Iriane mengingatkan perangkat daerah untuk memperhatikan perkembangan inflasi yang masih perlu dikendalikan. Menurutnya, persoalan sosial ekonomi membutuhkan kerja bersama dan koordinasi lintas sektor.
Ia juga mendorong agar evaluasi penanggulangan kemiskinan dilakukan secara berkala, termasuk melalui rapat evaluasi setiap tiga bulan dengan menghimpun data dari seluruh perangkat daerah terkait.
Iriane meminta seluruh dinas menyiapkan data sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Menurutnya, ketersediaan data yang lengkap dan akurat akan membantu pemerintah menentukan kebijakan serta program yang lebih tepat sasaran.
“Semua dinas terkait minimal harus memiliki data yang perlu disiapkan. Ini penting agar kita dapat bekerja secara maksimal dan bersama-sama mewujudkan Morowali dengan angka kemiskinan yang semakin menurun,” pungkasnya.
Reporter: Murad
