PALU, CS – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mengalokasikan sekitar Rp121 miliar pada 2026 untuk pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai bagian dari upaya memperluas akses jaminan kesehatan masyarakat melalui Program Berani Sehat.
Hingga saat ini, sekitar 217 ribu masyarakat Sulteng telah menikmati manfaat Program Berani Sehat. Capaian tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan untuk memastikan pelayanan kesehatan dapat diakses masyarakat tanpa terkendala persoalan administrasi.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., dalam Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Provinsi Sulteng, di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Senin (21/9/2026).
Reny mengatakan, penguatan kerja sama dengan BPJS Kesehatan menjadi bagian penting dalam memastikan Program Berani Sehat berjalan sesuai tujuan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk menyamakan kembali persepsi kita dalam pelayanan kesehatan, khususnya kerja sama dengan BPJS Kesehatan melalui Program Berani Sehat,” ujar Reny.
Menurutnya, dukungan pembiayaan pemerintah provinsi tidak hanya diberikan untuk memperluas kepesertaan BPJS Kesehatan, tetapi juga membantu masyarakat kurang mampu yang belum dapat ditanggung pemerintah kabupaten dan kota.
Pada 2025, dukungan pembiayaan pemerintah provinsi untuk kebutuhan tersebut mencapai sekitar Rp68 miliar.
“Pemerintah provinsi hadir untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Kita bekerja untuk rakyat Sulawesi Tengah,” kata Reny.
Selain dukungan anggaran, Pemprov Sulteng juga terus memperkuat sistem pelayanan melalui aplikasi SeHati. Aplikasi tersebut terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dukcapil dan Dinas Sosial.
Integrasi itu memungkinkan masyarakat yang belum memiliki kartu atau mengalami persoalan status kepesertaan BPJS Kesehatan untuk dilakukan verifikasi sehingga pelayanan dapat diproses lebih cepat.
“Aplikasi SeHati ini terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dukcapil dan Dinas Sosial. Ini yang harus kita terus perkuat supaya masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak terhambat karena persoalan administrasi,” jelasnya.
Reny juga menekankan pentingnya pembaruan data kepesertaan secara berkala. Pemerintah kabupaten dan kota diminta memastikan data masyarakat yang membutuhkan intervensi jaminan kesehatan tetap akurat dan sinkron.
“Data ini harus terus kita update. Kalau datanya akurat, kita bisa mengetahui siapa yang harus kita bantu dan pelayanan bisa diberikan dengan lebih tepat,” tegasnya.
Ia menambahkan, kerja sama dengan BPJS Kesehatan tidak boleh berhenti pada pemenuhan kepesertaan. Kolaborasi tersebut harus terus diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan kesehatan.
“Apapun masalah dan tantangannya, mari kita hadapi bersama. Yang paling penting adalah masyarakat Sulawesi Tengah mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik,” pungkasnya.
Forum tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Novalina, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng, dr. Syahriar, Ketua Komisi DPRD Provinsi Sulteng, Hidayat Pakamundi. Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan beserta jajaran BPJS Kesehatan Regional Sulteng, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. *
