KOLAKA, CS – PT Vale Indonesia Tbk melalui Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kolaka untuk memperkuat standar ketenagakerjaan dan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan proyek.

Melibatkan sekitar 44 perusahaan mitra dan kontraktor yang beroperasi di wilayah proyek Vale Indonesia Blok Pomalaa, kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Pelaporan Ketenagakerjaan yang digelar, di salah satu hotel di Kolaka, Kamis (8/10/2026).

Kegiatan ini diikuti jajaran Human Resources Department (HRD) dan Penanggung Jawab Operasional (PJO) dari perusahaan mitra kerja. Sosialisasi difokuskan pada peningkatan pemahaman mengenai kewajiban pelaporan ketenagakerjaan serta penerapan standar keselamatan kerja secara konsisten.

Head of Pomalaa Project Vale Indonesia, Mohammad Rifai, menegaskan bahwa keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh pencapaian operasional, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan tenaga kerja di seluruh rantai operasional.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan seluruh mitra kerja memiliki pemahaman yang sama terkait kewajiban ketenagakerjaan dan menjalankannya secara konsisten,” ujarnya.

Menurut Rifai, kolaborasi antara perusahaan, mitra kerja, dan regulator menjadi kunci untuk menjaga standar ketenagakerjaan dan keselamatan kerja di kawasan proyek.

Ia berharap seluruh mitra kerja meningkatkan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban pelaporan serta memastikan penerapan K3 berjalan baik di lapangan.

Dalam sosialisasi tersebut, Disnakertrans Kabupaten Kolaka memberikan pemaparan mengenai kewajiban pelaporan ketenagakerjaan secara berkala, termasuk Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Kepala Disnakertrans Kabupaten Kolaka, Ilham, mengapresiasi langkah Vale Indonesia yang melibatkan perusahaan mitra dalam memperkuat pemahaman terhadap regulasi ketenagakerjaan.

“Kami mengapresiasi inisiatif Vale Indonesia yang secara aktif melibatkan perusahaan mitra dalam memahami kewajiban ketenagakerjaan. Langkah seperti ini penting untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif,” kata Ilham.

Ia menekankan bahwa kepatuhan harus diterapkan secara konsisten di seluruh rantai kerja, termasuk oleh kontraktor dan subkontraktor. Penyamaan pemahaman dinilai penting agar kewajiban ketenagakerjaan dapat dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain aspek administrasi ketenagakerjaan, Ilham juga menilai penerapan K3 dalam operasional proyek Vale Indonesia telah didukung standar mitigasi risiko yang komprehensif.

Di sisi lain, penguatan kapasitas tenaga kerja lokal turut menjadi perhatian Disnakertrans Kolaka seiring berkembangnya aktivitas investasi dan industri di daerah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kolaka melalui UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) terus mendorong kolaborasi dengan dunia usaha untuk menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan keterampilan sesuai kebutuhan industri. **