JAKARTA, CS – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyebut dugaan penyadapan terhadap Presiden yang diduga melibatkan oknum di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sebagai salah satu kejahatan terbesar sepanjang sejarah institusi kepolisian.

Mahfud menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, tindakan penyadapan terhadap kepala negara merupakan kejahatan serius yang tidak hanya mencederai institusi kepolisian, tetapi juga menyangkut keamanan dan kehormatan negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud melalui kanal YouTube Kucingmujair100, Rabu (4/11/2026).

Ia mengaku telah menerima informasi mengenai dugaan kasus tersebut sejak beberapa hari sebelumnya, termasuk kabar pemeriksaan dan penangkapan sejumlah perwira tinggi Polri.

“Saya tidak terbayangkan seorang Kapolri aktif melakukan penyadapan yang disadap adalah presidennya sendiri,” ujar Mahfud.

Menurutnya, dugaan penyadapan terhadap Presiden merupakan persoalan serius, terlepas dari perbedaan pandangan politik masyarakat terhadap pemerintahan saat ini.

Ia menilai, apabila benar terjadi, tindakan tersebut dapat melukai perasaan masyarakat sekaligus mencederai kehormatan negara.

“Oleh sebab itu, ini harus diseriusi,” tegasnya.

Dalam keterangannya, Mahfud mengungkapkan bahwa dirinya telah mendengar informasi mengenai pemeriksaan sejumlah perwira Polri sejak awal pekan. Ia juga menyebut adanya dugaan penangkapan terhadap tiga perwira berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) dan tiga Komisaris Besar (Kombes) di kediaman seorang mantan Kapolri.

Mahfud kemudian mengaku memperoleh informasi lanjutan bahwa sejumlah orang yang diperiksa diduga menyebut adanya penyadapan terhadap Presiden dan Sekretaris Kabinet (Seskab).

Bahkan, menurut informasi yang diterimanya, seorang mantan Kapolri berinisial LSP disebut sebagai pihak yang diduga memerintahkan penyadapan tersebut.

Mahfud menyebut mantan Kapolri itu kemudian dijemput oleh Wakapolri bersama Kabareskrim untuk dimintai keterangan. Namun, ia mengaku terkejut setelah mendengar informasi bahwa yang bersangkutan kemudian dilepaskan usai menjalani pemeriksaan.

Mahfud mempertanyakan alasan di balik pelepasan tersebut, meski tidak memastikan motif maupun proses hukum yang melatarbelakanginya.

Lebih lanjut, Mahfud mengaitkan dugaan penyadapan tersebut dengan kemungkinan adanya persoalan yang mengarah pada dugaan makar.

Ia menyebut informasi hasil penyadapan diduga telah menyebar hingga ke Solo dan berkaitan dengan analisis terhadap berbagai upaya yang berpotensi mengganggu pemerintahan.

Meski demikian, Mahfud mengatakan perkembangan lebih lanjut mengenai dugaan tersebut masih perlu ditelusuri melalui proses hukum dan persidangan.

Ia juga menyinggung ancaman pidana terhadap tindak pidana makar yang dalam ketentuan tertentu dapat dijatuhi hukuman mati.

“Makar bisa hukuman mati dong,” jelasnya.

Mahfud menambahkan, ketentuan hukum pidana saat ini mengatur mekanisme perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup apabila dalam jangka waktu tertentu eksekusi tidak dilaksanakan dan terpidana memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Mahfud menegaskan, dugaan penyadapan terhadap kepala negara bukan persoalan biasa.

Menurutnya, kasus tersebut harus mendapat perhatian serius karena menyangkut keamanan negara serta kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. *