PALU,CS – Anggota DPRD Palu Marcelinus menyarankan Pemkot Palu melalui dinas perhubungan untuk menganggarkan kembali pengadaan alat layanan uji kelayakan kendaraan atau Kir.
Karena saat ini layanan uji Kir tidak dapat berfungsi lantaran peralatannya ikut rusak akibat bencana alam tahun 2018 silam.
Ketiadaan alat uji kir menurut Marcelinus menyebabkan pemilik kendaraan khususnya roda empat di Kota Palu terpaksa melakukan uji Kir tersebut di luar daerah.
Khususnya pemilik kendaraan untuk kepentingan transportasi dari Kota Palu umumnya melakukan uji Kir di provinsi Gorontalo.
Kondisi demikian hematnya, juga ikut menyebabkan potensi pendapatan daerah dari layanan tersebut menjadi hilang.
“Pendapatan daerah atas layanan tersebut sebenarnya cukup besar. Karena kendaraan dari kabupaten lain di Sulawesi Tengah bisa ikut mengambil layanan itu di Kota Palu.
Potensinya bisa mencapai miliaran rupiah,”kata Marcel, sapaan akrabnya, Rabu 15 September 2021.
Ketiadaan alat uji kir hal sebutnya harus menjadi perhatian Pemkot Palu. Karena sebenarnya situasi itu bisa membuat para pemilik kendaraan, khususnya untuk kepentingan angkutan terus mendapat masalah ketika terjadi razia kelengkapan administrasi perjalanan.
Terlebih ketika dokumen Kir yang dikantongi telah berakhir masa berlakunya. Mengingat masa berlaku dokumen Kir hanya 6 bulan. Sementara untuk memperpanjang dokumen itu butuh biaya yang tidak sedikit jika dilakukan di Gorontalo.
“Situasi yang bisa terjadi nanti, pihak yang berwenang terus melakukan razia dokumen Kir. Sementara kita tidak menyediakan layanannya. Akhirnya masyarakat yang dibuat susah,”ucapnya.
Karena itu ia berharap Pemerintah Kota Palu bisa memikirkan permasalahan ini dengan cara menganggarkan pengadaan alat layanan uji Kir tersebut melalui dinas perhubungan setempat.
“Kan itu juga bisa menjadi sumber pendapatan bagi daerah,”pungkasnya (**).
