SULTENG,CS – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) mengenai mutu pendidikan di Sulteng, Rabu 24 Mei 2023 di ruang sidang utama DPRD Sulteng.
RDP itu mengahdirkan Bupati, DPRD Kabupaten, perguruan tinggi, dan beberapa OPD terkait,
RDP dipimpin Ketua Komisi IV Alimuddin Pa’ada dan didampingi Ketua Komisi III Sony Tanra dan beberapa Anggota Komisi IV Lainnya yaitu I Nyoman Slamet, Ibrahim A Hafid, Rahmawati, Fatimatih HI. Moh Amin Lasawedi.
Dalam rapat tersebut Ketua Komisi IV mengatakan bahwa menurut data yang ada bahwa mutu pendidikan Sulteng sangat rendah yaitu urutan ke 5 dari bawah atau urutan ke 29 dari 34 provinsi.
Menurutnya dana pendidikan dialokasikan sebesar 20persen dari APBD sehingga hal ini perlu menjadi bahan evaluasi dan perhatian DPRD Sulteng
Pada kesempatan itu juga Sony Tanra menyampaikan bahwa mutu pendidikan sangatlah penting karena sebagai faktor majunya sebuah daerah
“Daerah bisa maju kalau dimulai dengan SDM yang bagus dan bermutu, SDM yang bermutu dilihat dari pendidikan,”ungkap politisi Nasdem ini.
Ia menambahkan, LKPJ Sulteng mencantumkan penduduk Sulteng mencapai 3.740.900 juta. Angka tidak sekolah 635.590 atau 20,66persen. Yang belum sekolah, belum tamat mencapai 12,25persen yang tamat SD, 24,53persen, yang tamat SLTP/SMP 14.44persen.
Sehingga jika dijumlah yang tidak sekolah, tamat SD dan SMP yaitu sebesar 71,88persen artinya penduduk Sulteng yang terbanyak yaitu tidak sekolah dan tamat SMP sehingga ini mungkin yang merupakan faktor mutu pendidikan atau SDM masih jauh dari harapan.
Ia menduga Ini yang menjadikan banyaknya pengangguran karena SDM tidak terserap berlebihan karena investasi mensyaratkan harus mempunyai ijazah SMA
Sesuai data yang ada bahwa 1,9 Triliun perputaran uang untuk tenaga kerja dan logistik 70persen bahkan lari ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara
Padah pertumbuhan ekonomi terbesar ke 2 yakni sebesar 15perse tapi akhirnya pendapatan itu keluar dari Sulteng karena SDM tidak terserap.
Ia juga menambahkan bahwa provinsi tidak bisa lepas tangan apalagi IPM bukan diukur per kabupaten tapi provinsi. Jika ini tidak diselesaikan maka jangan harap IPM dan mutu pendidikan akan naik
Karena itu harus ada kerjasama dalam peningkatan SDM. Apalagi yang tamat SD, SMP harus diselesaikan. Jika perlu ada bantuan beasiswa. Namun sayang beasiswa di Sulteng sangat kecil sekali yakni 2.500.000. Ini artinya tidak ada politcal will dari pemerintah provinsi dan kabupaten dalam upaya peningkatan SDM.
“Padahal anggaran pendidikan dari pusat hinga kabupten dipatok sebesar 20persen namun hasilnya mutu pendidikan kita masih jauh dari harapan,”katanya.
Ia juga menilai bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan ternyata sekolah swasta juga ikut berperan sampai ke desa. Nama swasta ini tidak dibantu oleh Bosda padahal swasta juga berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan
Olehnya ia berharap semua permasalahan yang menyangkut mutu pendidikan perlu untuk ketahui sebabnya. Sepanjang tidak mempunyai data dan political will, maka mutu pendidikan dan IPM Sulteng tetap akan begitu saja
Ia berharap Gubernur sebagai leading sektor harus kerjasama bersama bupati, perguruan tinggi dan bersama OPD lainnya untuk membicarakan mengenai hal ini. Sehingga dapat dicarikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan IPM.
I Nyoman Slamet juga menyampaikan bahwa mutu pendidikan juga dipengaruhi oleh pemerataan pendidikan.
Menurutnya pemerataan pendidikan tidak boleh hanya di wilayah kota saja. Sehingga perlu mengundang pihak terkait untuk bersama mencari solusi dan kritik sebab dengan data yang ada Ini menjadi cambuk dan menjadi perhatian semua
“Hari ini kita mencari informasi yang benar. Apakah ketika kita dengar di media mutu pendidikan kita rendah kemudian kita diam. Olehnya tujuan kita dalam rapat dengar pendapat itu untuk mencari solusi dan data agar diberitahukan kepada kami sebagai anggota DPRD. Sehingga apa yang menjadi arah kebijakan kita dalam meningkatkan mutu pendidikan bisa kita susun bersama,”pungkasnya (**).
