SULTENG, CS – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Tengah (Sulteng) kembali melaksanakan pertemuan dalam Program Selasa Menyapa dengan PKB/PLKB melalui daring, dengan mengangkat tema ‘Kebijakan Pembangunan Kependudukan’.
“Berbicara kependudukan artinya berbicara dari kacamata yang lebih luas dan berpikir ke depan di dalam kerangka pembangunan. Selama ini aspek di dalam pembangunan yang tidak mempertimbangkan penduduk di dalamnya. Misalnya membangun sekolah tanpa mempertimbangkan berapa jumlah penduduk dan proporsi peserta didik daerah sekitar. Bicara penduduk tidak hanya berbicara program 5 tahun, tetapi rentang waktu jauh ke depan karena investasi dan rekayasa kependudukan akan terlihat hasilnya dalam waktu tidak singkat, tidak seperti membangun infrastruktur.” Ujar Subkoordinator Pemaduan kebijakan daerah direktorat pemaduan kebijakan pengendalian penduduk (Ditjakduk) BKKBN, Rikhaparamita Siregar, S.Psi, MSR, Selasa 14 September 2021.
Kata dia, BKKBN sebagai pemegang mandat pengendalian penduduk, telah berhasil mengendalikan penduduk, dapat dilihat dari jumlah TFR yang turun dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang melambat. Tetapi program pengendalian penduduk ini juga berpengaruh kepada perubahan struktur umur dan komposisi penduduk.
Misalnya, sekarang ini jumlah penduduk usia produktif besar dan diharapkaan dapat menjadi modal untuk peningkatan ekonomi atau dikenal dengan istilah Bonus Demografi. Walaupun dalam situasi kependudukan yang sama, apabila tidak dimanfaatkan dengan intervensi yang tepat dapat menimbulkan chaos seperti tingkat pengangguran yang akan meningkat.
Isu lain yang terkait adalah, persiapan untuk meningkatkan jumlah kelompok usia tua, dikarenakan Usia Harapan Hidup yang meningkat. Hal ini merupakan suatu keberhasilan karena artinya derajat kualitas hidup manusia Indonesia meningkat, tetapi juga merupakan suatu catatan dalam perencanaan pembangunan mendatang yang harus mulai dipersiapkan dari sekarang.
“Dinamika kependudukan inilah yang harus diintegrasikan ke dalam strategi pembangunan. Penduduk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap aspek pembangunan, baik sebagai pemberi dan penerima hasil pembangunan, atau people centered development,” terangnya.
Diakuinya, usaha ini yang sedang dilakukan oleh BKKBN. Termasuk untuk menyiapkan suatu cetak biru pembangunan kependudukan, yang diharapkan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam merencanakan pembangunan yang berorientasi pada penduduk. Demi meningkatkan kualitas manusia Indonesia sesuai dengan visi Indonesia 2045. **
