PALU,CS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palu mempercepat proses pemberkasan terhadap data baru penerima stimulan yakni sebanyak 4.755 Kepala Keluarga (KK). Data tersebut telah melalui review Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI.
Kepala Pelaksana BPBD Palu Presli Tampubolon mengemukakan, data usulan baru tersebut kini telah diserahkan ke seluruh kantor kelurahan untuk kepentingan pemberkasan oleh Tim Pendamping Percepatan Pembangunan Perumahan Daerah (TP4D).
“Setelah kami terima hasil review data dari BNPB, data itu sekarang sudah diteruskan ke kelurahan,”kata Presli.
Menurutnya, percepatan pemberkasan dilakukan untuk menyesuaikan target waktu bagi TP4D yang akan menutup pekerjaan pada Desember 2021. Sekaligus sebagai upaya agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu penyaluran dana tersebut.
“Diharap bisa cepat dan selesai pada 24 Desember nanti. Karena close pekerjaan TP4D dan tahun anggaran berakhir 24 Desember 2021,”jelasnya.
Apabila proses pemberkasan kelengkapan syarat administrasi penerima stimulan bisa rampung pada 24 Desember nanti, maka tugas BPBD pada awal tahun 2021 akan difokuskan terhadap pengawasan pemanfaatan.
“Rencananya Januari sampai Juli 2021 BPBD Palu tinggal melakukan pengawasan. Karena data sudah melalui review dan sudah sesuai BNBA,”terangnya.
Masih menurut Presli, proses pemberkasan data baru stimulan itu dilakukan bersamaan dengan pengumpulan surat pertanggungjawaban (SPj) terhadap pemanfaatan dana stimulan tahap sebelumnya. Yakni terhadap data 17.896 KK.
“Jalan bersamaan karena masih ada sekitar 30persen yang belum mengumpulkan SPj tersebut,”paparnya.
Ditingkat kelurahan, TP4D lanjut Presli akan dibantu tim pendamping wilayah, lurah setempat, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Satgas K5.
“Semua bekerja bukan cuma sekedar survei. Tapi untuk melakukan penetrasi agar semua tetap sasaran, menemukan orang dan membenarkan kecocokan data,”sebutnya.
Dalam proses pemberkasan pula, saat ini tim verifikator dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu juga sedang melaksanakan verifikasi atas kebenaran tingkat kerusakan rumah sebagaimana dalam data hasil review BNPB.
Presli memastikan, data baru sebanyak 4.755 yang telah melalui review BNPB seluruh berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NOK) serat kesesuaian alamat.
Akan tetapi, jika dalam proses verifikasi lapangan, ditemukan adanya data yang tidak sesuai dengan data hasil review, maka untuk proses pemberkasan data penerima bersangkutan akan dihentikan.
“Jika di lapangan ternyata orangnya tidak ditemukan, maka harus di stop.
Dananya kembali ke kas daerah. Sebab dana hibah bagi data baru 4.755 ini merupakan bagian akhir dari proses pengelolaan dana hibah stimulan.
“Karena tidak bisa diperpanjang lagi sesuai aturan hibah Permenkeu melalui Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),”pungkasnya (TIM).
