SULTENG, CS – Kembali dari Pasuruan, Jawa Timur, mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) ke IV tahun 2022. Sejumlah Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menemui Gubernur Sulteng, H. Rusdy Mastura, di Ruang Kerja Gubernur, Jumat 13 Januari 2022.
Menerima perwakilan PPDI, Gubernur didampingi Kepala Dinas PMD , Zubair . Tim Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Yunan Lampasio, Tenaga Ahli Bidang Investasi, Rony Tanusaputra , Tenaga Ahli Bidang Kemasyarakatan dan HAM, Ridha Saleh .
Pada Kesempatan Itu Ketua PPDI Sulteng, Moh. Fikri menyampaikan beberapa hal yang perlu dukungan Gubernur Sulteng terhadap keberadaan perangkat desa se Sulteng, yang berjumlah mencapai 20.000 orang.
Fikri menuturkan, perlu ada regulasi atau himbauan gubernur kepada seluruh bupati dan kepala desa, terkait dengan keseragaman kesejahtraan perangkat desa, agar tidak ada pergantian semena-mena oleh kepala desa, juga harus ada perlindungan BPJS Ketenaga Kerjaan kepada perangkat desa.
Dikesempatan yang sama, Pembinan PPDI Sulteng, Zulkipli menyampaikan, bahwa alokasi dana desa sebesar Rp9,7 triliun, belum memberikan dampak yang berarti dalam pembangunan desa. Untuk itu, dia menilai perlu peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kepala desa dan perangkatnya.
Mendegarkan hal tersebut, Gubernur Sulteng menyampaikan, bahwa masukan yang disampaikan akan ditindaklanjuti dengan dibuatkan surat imbauan dan petunjuk dari Gubernur kepada bupati dan kepala desa.
“Untuk adanya loncatan pembangunan di desa, harus berani mengambil langkah strategis. Maka dari itu pemerintah provinsi melounching Program Smart Village, Gagasan Smart Village. Itu gagasan saya dan kita berbangga gagasan ini sudah menjadi program nasional atau program kementrian desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Tahun 2022 ini melalui program nasional akan dibangun Smart Village untuk 100 desa di Provinsi Sulteng dan sementara dilakukan Pemetaan desa-desa tersebut,” terangnya.
Gubernur mengatakan, seandainya desa mau memprogramkan Smart Village agar dianggarkan karena program ini sudah ada cantolan programnya secara nasional, biayanya Rp.50 juta. Tetapi hal itu semua tergantung kepala desa.
“Saya meminta kepada semua pihak agar tidak ada dendam dendam Politik. Khususnya kepada Bupati , Walikota dan kepala desa. Mari kita bangun daerah dengan melibatkan semua pihak tanpa ada dendam politik,” imbuhnya.
Dipenghujung, Gubernur menyampaikan, untuk membangun daerah Sulteng perlu ada loncatan pembangunan sehingga dapat mengejar kemajuan daerah lain. Dia mencotohkan, Papua kini jauh lebih maju dari Sulteng, sehingga pemerintah daerah harus membuat trobosan strategis untuk membuat adanya loncatan-loncatan pembangunan Sulteng.
“Saya mengharapkan kepada kepala desa agar mengelola potensi desa dengan baik, kelola dengan baik BUMDES dan buat Usaha Pertanian Desa sesuai potensi desa yang ada. Bangun koperasi desa agar masyarakat bisa memanfaatkan modal dari koperasi untuk membangun usaha masyarakat,” tandasnya. (MOH. YAMIN)
