SULTENG,CS – Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Sulteng telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam upaya penurunan stunting (gizi kurang).
BKKBN Sulteng sebagai koordinator nantinya akan mengkordinir agar program-program penurunan stunting instansi tingkat kabupaten untuk dikolaborasikan
Sebagai koordinator program percepatan penanganan penurunan stunting, BKKBN Sulteng nantinya akan mengkordinir agar program-program penurunan stunting instansi tingkat kabupaten untuk dikolaborasikan.
Utamanya menyangkut sistem pelaporan, pelaksanaan dan evaluasi penanganan stunting.
Sejauh ini BKKBN Sulteng telah berkoordinasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Sulteng untuk menyiapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
TPPS ini telah terbentuk diseluruh kabupaten/kota se Sulteng. TPPS diketuai langsung wakil bupati atau wakil wali kota dan DP2KB sebagai sekretaris.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng,Tenny C Soriton mengemukakan, melalui TPPS tersebut segala bentuk program terkait penanganan stunting yang dilaksanakan akan dikoordinasikan bersama mitra dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Tim ini nantinya akan berkolaborasi dengan semua instansi terkait ditingkat kabupaten kota untuk melaksanakan program dalam rangka penurunan stunting,”kata Tenny C Soriton,Senin 14 Maret 2022 di Kantor BKKBN Sulteng.
Tenny menjelaskan, secara nasional penurunan stunting ditargetkan 14 persen pada tahun 2024. Untuk wilayah Sulteng sendiri persentase stunting saat ini mencapai 29,7 persen.
“Ini menjadi komitmen bersama agar semua kabupaten/kota melaksanakan percepatan penanggulangan penurunan stunting,”jelasnya.
Menurutnya terdapat dua kabupaten di Sulteng dengan angka kasus tertinggi Stunting. Yakni Kabupaten Sigi dan Parigi Moutong (Parimo) dengan persentase sekitar 45 persen. Dari dua kabupaten ini kemudian ditetapkan enam desa sebagai proyek percontohan (pilot project) intervensi terintegrasi penanganan stunting.
Lalu kata Tenny, sebagai bentuk intervensi terhadap program percepatan penanganan stunting, BKKBN Sulteng terus berkoordinasi dengan TPPS yang ada di kabupaten/kota se Sulteng.
“Kita terus koordinasi terkait beberapa program yang akan disiapkan bersama mitra BKKBN Sulteng disetiap kabupaten,”paparnya.
Tenny menyebut, secara konferensi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten/kota bertanggung jawab untuk bagaimana program penurunan stunting ini terkoordinir dengan baik. Utamanya terkait rencana aksi penurunan stunting yang dilaksanakan dinas kesehatan kabupaten/kota.
Masih menurut Tenny, dua sistem penanganan stunting adalah secara sensitif dan spesifik. Secara spesifik nantinya akan dikolaborasikan dengan mitra terkait. Sistem spesifik ini berkaitan dengan program dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan ruang lingkup strategi pencegahan stunting melalui intervensi gizi.
Kemudian secara sensitif yakni berkaitan pada penanganan dengan pola edukasi, sarana dan prasarana penunjang upaya penurunan stunting
“Karena salahsatu penyebab stunting 70persen disebabkan dari faktor sensitif. Sehingga perlu kita bersama dinas lain untuk menanggulangi. Apakah dari faktor pendidikan masyarakat, penundaan usia perkawinan, atau dari faktor saluran pembuangan air limbah. Agar semua terkoordinir untuk penanganan sensitif,”urainya.
Menurutnya rencana dan strategi penanggulangan stunting terintegrasi akan dibahas bersama dalam Rapat kerja Daerah (Rakerda) yang dilaksanakan Senin 15 Maret 2022 di Palu.
“Segala rencana penanganan stunting ini akan dibahas dalam Rakorda sekaligus membahas secara keseluruhan program Bangga Kencana. Agar bagaimana setia kabupaten bisa menindaklanjuti program tersebut,”
Dalam Rakerda setiap mitra akan menyampaikan masing-masing rencana aksi yang akan dilakukan.
Tenny menambahkan berkaitan support anggaran, sejauh ini program penanganan stunting telah teranggarkan masing-masing dari DAK, BOKB serta dukungan pemerintah provinsi melalui dana Satuan Tugas (Satgas).
Sekaitan dengan dukungan anggaran tersebut, Tenny berharap pemerintah daerah kabupaten/kota di Sulteng bisa bisa mensupport anggaran dari masing-masing APBD.(TIM).
