SULTENG,CS – Sepanjang tahun 2019 ke 2021 telah terjadi penurunan prevalensi angka stunting di Indonesia. Sebelumnya pada tahun 2019 prevalensi angka stunting yakni 27,67 persen dan pada tahun 2021 prevalensi angka stunting turun menjadi 24,40 persen.
Persentase penurunan prevalensi angka stunting ini berdasarkan hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021.
Sementara itu prevalensi angka stunting di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada tahun 2021 yakni masih berada diangka 29,7 persen.Hal ini berarti upaya dan intervensi yang telah dilakukan Kementerian dan lembaga selama ini telah menunjukkan hasil yang baik.
Demikian diutarakan Inspektur utama BKKBN RI, Ari Dwikora mewakili Kepala BKKBN RI dalam pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang dilaksanakan Kantor Perwakilan BKKBN Sulteng, Selasa 15 Maret 2022 di Hotel Santika Palu.
Ari Dwikora yang mengikuti pembukaan Rakerda secara virtual menejelaskan bahwa dua tahun ke belakang merupakan tahun yang sangat berat bagi bangsa Indonesia dan bahkan juga dunia untuk bertahan dalam situasi pandemi Covid-19.
Namun ia menyebut, BKKBN dapat melewati tahun 2021 dengan tetap menghasilkan kinerja yang baik.
“Tentunya hal ini berkat dukungan dan kerjasama dari seluruh stakeholder, baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/ kota sampai dengan tingkat lini lapangan. Dan tentunya peran dari mitra kerja, sehingga indikator kinerja BKKBN dapat tercapai di tahun 2021,”jelas Ari Dwikora.
Selain menjelaskan tentang progres penurunan stunting, ia juga menjelaskan bahwa pada Tahun 2021, BKKBN telah menyelesaikan Pendataan Keluarga atau yang dikenal dengan PK21. PK21 ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 1 April sampai 31 Mei 2021. Dalam PK21 ini BKBBN berhasil mendata sebanyak 68,47 juta keluarga
Sedangkan untuk Sulteng, hasil PK21 sebanyak 733.776 keluarga yang mencakup data tentang individu keluarga, baik mengenai umur perkawinan, jumlah anak, kesertaan ber-KB, kondisi rumah serta data keluarga resiko stunting.
“Data tersebut tentunya sangat bermanfaat untuk dipergunakan dalam penetapan sasaran program karena berupa data keluarga by name by address,”jelasnya lagi.
Menurutnya, sejak diterbitkannya Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dengan Kepala BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana.
Berdasarkan hal itu,BKKBN telah melakukan upaya dan sejumlah langkah-langkah strategis,antara lain menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN-PASTI).
RAN-PASTI ini meliputi 8 aksi yang harus dilaksanakan yang terdiri dari penyediaan data keluarga resiko stunting, pendampingan keluarga resiko stunting, pendampingan calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS), surveilans keluarga stunting.
Kemudian audit kasus stunting, perencanaan dan penganggaran, pengawasan dan akuntabilitas, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
BKKBN lanjut Ari Dwikora juga melakukan koordinasi dan kunjungan kepada Kementerian terkait dalam rangka konvergensi, dukungan program dan penguatan komitmen.
Saat ini menurutnya, BKKBN sedang berproses dalam pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
Selanjutnya telah membentuk sebanyak 200 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) atau sebanyak 600 ribu
Sementara itu untuk Sulteng terdapat 2.402 Tim Pendamping Keluarga (TPK) atau sebanyak 7.206 orang yang beranggotakan bidan, kader PKK, dan Kader KB untuk penanganan stunting. Sejauh ini tim tersebut telah mengikuti pelatihan secara daring dan luring.
“Kami sangat menyadari bahwa untuk mencapai hasil yang optimal, dibutuhkan dukungan dan bantuan dari semua pihak untuk mensukseskan percepatan penurunan stunting di Indonesia menjadi 14persen pada akhir tahun 2024,”paparnya.
Dia menambahkan, angka prevalensi stunting di Indonesia masih cukup tinggi sedangkan waktu efektif yang tersisa hanya 2,5 tahun untuk mencapai target tersebut.
“Kami yakin hal ini tentunya tidak mudah, tetapi dengan kerja keras dan saling bahu membahu dari semua komponen dan elemen bangsa, pemerintah maupun swasta serta perguruan tinggi dan LSM, hal yang mustahil dapat menjadi mungkin. Mari bergerak bersama mensukseskan program nasional ini untuk generasi Indononesia yang berkualitas,”katanya.
Di sisi lain lanjutnya, BKKBN juga mempunyai tugas untuk membantu Presiden dalam pencapaian sasaran indikator pembangunan di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana.
Sebagaimana kata Ari Dwikora tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN, 2020-2024) yang indikatornya meliputi menurunnya angka kelahiran total (TFR), menurunnya angka kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need).
Lalu meningkatnya kesertaan ber-KB (m-CPR), meningkatnya penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), meningkatnya usia kawin pertama perempuan serta meningkatnya indeks pembangunan keluarga (iBangga).
Selanjutnya pada tahun anggaran 2022 ini, BKKBN sebutnya masih harus bekerja keras untuk mencapai sasaran-sasaran RPJMN tersebut.
Oleh karena itu tema Rakerda Provinsi Sulteng tahun 2022 ini adalah “Penguatan Operasional Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting melalui Optimalisasi Sumber Daya dan Konvergensi Lintas Sektor Provinsi Sulteng.
“Pemilihan tema ini bermaksud untuk mensukseskan Program Bangga Kencana sekaligus program percepatan penurunan stunting dengan harapan mendapat dukungan dan komitmen dari para pemangku kepentingan serta penggerak program di lapangan. Dengan dukungan tersebut, kami optimis dapat menurunkan angka prevalensi stunting sampai dengan 14 persen di akhir tahun 2024 nanti,”pungkasnya.(TIM).
