PALU,CS – Sriti Convention Hall kini menjadi magnet baru bidang jasa perhotelan dan aula pertemuan (convention) di Kota Palu. Beberapa event skala nasional pernah digelar di gedung yang sepintas mirip istana Kepresidenan tersebut.
Keberadaan Sriti Convention Hall di bilangan Jalan Durian Kecamatan Palu Barat ini juga telah memberi andil terhadap penerimaan pajak daerah termasuk membuka lapangan kerja baru di Kota Palu.
Sriti Convention Hall dibangun pascabencana gempa, tsunami dan likuefaksi tepatnya sekitar tahun 2021. Dua tahun berlalu, management Sriti Convention Hall Palu resmi melaunching operasional gedung yang dibawahi CV Abirama Banua Rasa itu tepat pada hari kemerdekaan Republik Indonesia ke -78, Kamis 17 Oktober 2023.
Owner CV Aribama Banua Rasa, Imelda Liliana Muhidin dalam keterangan persnya mengungkapkan, nama Sriti merupakan singkatan dari nama mendiang ibunya, Sri Sulistianti yang berpulang beberapa waktu lalu.
Sriti Convention Hall sendiri merupakan anak perusahaan dari CV.Abirama Banua Rasa, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan dan layanan F&B.
Aula Sriti Convention Hall bisa menampung hingga 10.000 pengunjung baik di dalam maupun di luar ruangan. Sejauh ini Sriti telah memperoleh Sertifikat Kebersihan dan Sanitasi (SLHS) nomor 443.5/1538.04/Diskes/2022, dan saat ini sedang menjalani proses sertifikasi HACCP dan ISO 22000 untuk menunjukkan komitmen manajemen dalam menjaga standar tinggi operasi bisnisnya.
Selain convention hall, Sriti juga menyediakan layanan wedding outdoor dan palataran untuk kegiatan konser.
Liliana menjelaskan, pihaknya saat ini juga tengah mengembangkan fasilitas penunjang lainnya seperti hotel, gym, kolam renang dan musholla termasuk laundry. Untuk hotel, saat ini sedang berproses pada permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) setelah mendapatkan Keterangan Rencana Kerja (KRK). Pihaknya menargetkan hotel Sriti rampung tahun 2024 mendatang.
Sesuai rencana, hotel di Sriti Convention Hall akan menggandeng management Swis bell hotel dan Sutan Raja.
“Untuk tahap awal, hotel dibangun dengan 76 kamar dan rencananya tahap 2 nanti hingga 120 kamar,”ungkap Liliana
Ia berharap, permohonan PBG yang diajukan management bisa secepatnya ditindaklanjuti pemerintah kota melalui dinas terkait karena ini juga menyangkut kepentingan investasi bagi Kota Palu.
Awal operasional Sriti Convention Hall menurutnya hanya mempekerjakan sebanyak 13 karyawan dalam lima departemen kerja hingga akhirnya terus bertambah seiring meningkatnya fasilitas.
Namun diluar itu pihaknya juga banyak membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Misalnya pengelolaan parkir yang diserahkan sepenuhnya pada warga sekitar.
“Karyawan kita mayoritas lokal dan dari perwakilan kabupaten/kota di Sulteng,”bebernya.
Liliana memastikan kedepan Sriti Convention Hall akan dikembangkan mengikuti kebutuhan utama sebagai tempat pertemuan pemerintahan.
Tenaga kerja Sriti sendiri diseleksi berdasarkan pengalaman. Mereka adalah orang-orang
dengan background perhotelan. Sriti juga membuka kesempatan kepada mereka
yang ingin bekerja sebagai tenaga magang dibawah bimbingan dari karyawan yang
sudah berpengalaman sambil terus rutin mengadakan grooming karyawan dan pelatihan-pelatihan lainnya untuk meningkatkan kualitas merek
Hal itu dilakukan untuk mengakomodir
banyaknya permintaan dari pihak tamu untuk kesediaan kamar.
“Walaupun Sriti sudah
menjalin kerja sama dengan beberapa hotel di Palu, namun banyak tamu kami ingin
menginap tidak jauh-jauh dari venue acara yang mereka adakan, tambah Dewi Tika
selaku Sales & Marketing Manager Sriti.
Selain itu, fasilitas lain yang tengah digarap di lingkungan Sriti adalah kolam renangnya
yang diharapkan bisa rampung dalam jangka waktu dekat.
Pihaknya berharap dengan kerja sama manajemen dan seluruh
karyawan yang mereka bangun, bisnis Sriti dapat terus bertumbuh kedepannya.
Untuk tarif pada setiap fasilitas kegiatan pemerintahan, pihaknya menyesuaikan dengan pagu kedinasan. Karena pagu Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) setiap instansi itu berbeda-beda.
“Tarif kita mulai dari Rp48 juta untuk wedding dan hingga 300an juta untuk kegiatan-kegiatan pertemuan pemerintahan namun dengan bebas parkir,”ujarnya (TIM).
