JAKARTA, CS – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI) menggelar Rapat Koordinasi Regional Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024 untuk Wilayah Regional 4, bertempat di Ruang Heritage, Kemenko PMK, Jakarta, Kamis 8 Agustus 2024.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang PMK, Muhadjir Effendy, dan dihadiri oleh sejumlah Kementerian/Lembaga terkait.
Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Rusdy Mastura, turut hadir dalam kegiatan tersebut, didampingi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sandra Tobondo.
Dalam paparannya, Gubernur Rusdy Mastura memberikan gambaran umum mengenai kondisi wilayah dan penduduk di Provinsi Sulteng.
“Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota dengan luas wilayah mencapai 61.841,29 km², serta perairan laut seluas 77.295 km² dan panjang garis pantai 6.653,31 km,” jelasnya.
Menurut data tahun 2023, jumlah penduduk di Sulawesi Tengah mencapai 3.086.750 jiwa, dengan jumlah penduduk tertinggi berada di Kabupaten Parigi Moutong, sementara Kota Palu memiliki kepadatan penduduk tertinggi di provinsi tersebut.
Dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Gubernur Rusdy memaparkan sejumlah program inovatif yang telah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Sulteng, salah satunya adalah Program Gercep Gaskan Berdaya.
“Program ini merupakan upaya pemerintah provinsi untuk mengurangi jumlah penduduk miskin melalui prinsip pemberdayaan. Bantuan keuangan dialokasikan kepada 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah dengan total anggaran sekitar Rp 39 miliar, yang difokuskan untuk rumah tangga miskin (RTM) Desil I,” jelasnya.
Gubernur Rusdy Mastura juga menyampaikan enam poin harapan kepada pemerintah pusat untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya:
- Kebijakan Khusus untuk Wilayah Kepulauan: Pemerintah pusat diharapkan menyiapkan kebijakan agar wilayah kepulauan memiliki gudang bulog dan subsidi transportasi/angkutan barang, serta membuka sekolah vokasi perikanan dan menyediakan sarana-prasarana perikanan.
- Dukungan Pembiayaan untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT): Pemerintah pusat diharapkan mendukung kebijakan pembiayaan khusus untuk kabupaten yang memiliki KAT.
- Pembangunan Konektivitas Antar Wilayah: Gubernur menekankan perlunya dukungan dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur yang menghubungkan antar wilayah di Sulawesi Tengah.
- Percepatan Pemberian Hak Akses Regsosek: Akses yang lebih cepat dan mudah terhadap Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Dukungan di Sektor Pertanian: Mengingat mayoritas penduduk miskin di Sulteng bekerja di sektor pertanian, dukungan dari pemerintah pusat di sektor ini sangat dibutuhkan.
- Pengembangan UMKM dan Kerjasama Antar Wilayah: Gubernur berharap pemerintah pusat dapat membantu membuka dan memperluas pasar, sehingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa berkembang dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh para gubernur dan bupati dari regional Sulawesi yang turut memberikan pandangan dan masukan terkait upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah masing-masing.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang konkret dalam mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrem di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi. *
YAMIN
