BANDUNG, CS – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Muhamad Arus Abdul Karim, menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretariat DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) Tahun 2025 yang digelar di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/5/2025).
Kegiatan yang berlangsung, mulai tanggal 5 hingga 7 Mei 2025 tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, di antaranya Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kementerian Dalam Negeri, Andi Bataralifu, Gubernur Jawa Barat, H. Dedi Mulyadi, Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019–2024, H. Khoirudin, serta para ketua DPRD dan sekretaris dewan dari seluruh Indonesia.
Salah satu agenda utama Munas adalah pemilihan Ketua ADPSI dan Ketua ASDEPSI periode 2025–2029 yang dilaksanakan secara aklamasi.
Hasil pemilihan menetapkan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, sebagai Ketua ADPSI yang baru.
Dalam sambutannya, Buky menyampaikan komitmen untuk memperkuat sinergi antar-DPRD provinsi serta menjembatani kepentingan antara pusat dan daerah demi mendorong pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh Indonesia.
Ia juga mengajak seluruh pengurus ADPSI menjaga komunikasi aktif, baik secara formal maupun informal.
“Komunikasi tidak akan memenangkan peperangan, tapi peperangan tidak mungkin dimenangkan tanpa komunikasi,” ujar Buky dalam pidatonya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa ADPSI harus menjadi wadah strategis bagi para ketua DPRD untuk berdiskusi dan bertukar gagasan secara terbuka, khususnya terkait isu-isu krusial seperti penganggaran.
Ia mengungkapkan rencana pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta penyesuaian regulasi terkait penganggaran DPRD.
“Kita butuh fleksibilitas agar dana bisa dialokasikan untuk program yang benar-benar menyentuh masyarakat, bukan sekadar memenuhi administrasi,” tegasnya.
Kehadiran Ketua DPRD Sulteng dalam forum nasional ini menegaskan komitmen daerah dalam memperkuat jaringan kerja sama antarprovinsi serta mendukung pembenahan sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
Editor : Yamin
