PALU, CS – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kota Palu dalam Rapat Paripurna yang digelar, di ruang sidang utama DPRD Palu, Senin (6/7/2026).
Penjelasan Wali Kota Palu tersebut dibacakan oleh Asisten I Setda Kota Palu, Usman, mewakili Wali Kota Palu di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kota Palu.
Dalam pemaparannya, Usman menjelaskan bahwa penyampaian Ranperda tersebut merupakan amanat Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD setelah laporan keuangan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan,” ujar Usman saat membacakan penjelasan Wali Kota.
Berdasarkan laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Palu berhasil membukukan pendapatan daerah sebesar Rp1.751.790.089.788,27, sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp1.709.028.191.488,21.
Dari realisasi tersebut, Pemkot Palu mencatat surplus anggaran sebesar Rp42.761.898.300,06.
Sementara itu, penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp11.673.278.256,55 tanpa adanya pengeluaran pembiayaan, sehingga pembiayaan netto mencapai jumlah yang sama.
Dengan capaian tersebut, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp54.435.176.556,61.
Dalam penjelasannya juga disebutkan, realisasi pendapatan daerah masih berada di bawah target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2025. Dari target pendapatan sebesar Rp1.853.451.710.342,71, realisasi yang dicapai mencapai Rp1.751.790.089.788,27 atau terdapat selisih kurang sekitar Rp101,66 miliar.
Sementara pada sisi belanja, dari alokasi anggaran sebesar Rp1.863.842.097.426,26, realisasi belanja mencapai Rp1.709.028.191.488,21, sehingga terdapat sisa anggaran belanja sekitar Rp154,81 miliar.
Selain menyampaikan realisasi APBD, Pemerintah Kota Palu juga memaparkan kondisi keuangan daerah hingga 31 Desember 2025.
Nilai aset Pemerintah Kota Palu tercatat sebesar Rp3.050.781.520.535,40, dengan jumlah kewajiban sebesar Rp75.149.350.112,64, sehingga total ekuitas pemerintah daerah mencapai Rp2.975.632.170.422,76.
Pada Laporan Operasional, pemerintah daerah membukukan pendapatan operasional sebesar Rp1.817.652.425.283,11 dengan beban operasional sebesar Rp1.660.648.078.172,27. Setelah memperhitungkan defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa, Pemerintah Kota Palu memperoleh surplus operasional sebesar Rp140.927.462.730,62.
Sementara berdasarkan laporan arus kas, saldo kas pemerintah daerah pada akhir tahun anggaran 2025 mencapai Rp62.604.433.834,61, meningkat dibandingkan saldo awal tahun yang sebesar Rp11.908.091.183,55.
Dalam Ranperda tersebut juga dijelaskan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Palu telah dilengkapi berbagai lampiran pendukung, mulai dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, neraca, laporan arus kas, daftar aset, daftar kewajiban, laporan BUMD, hingga berbagai laporan sinkronisasi program prioritas nasional dan daerah.
Selain itu, dokumen pertanggungjawaban APBD juga memuat laporan mengenai pemenuhan belanja wajib (mandatory spending), Standar Pelayanan Minimal (SPM), percepatan penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, penggunaan kartu kredit pemerintah daerah, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing.
Pemerintah Kota Palu juga menegaskan bahwa seluruh laporan keuangan yang menjadi lampiran Ranperda tersebut merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah yang diterbitkan pada 25 Mei 2026.
Selanjutnya, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 akan dibahas bersama DPRD Kota Palu sesuai mekanisme pembahasan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Palu, Muchlis U Aca, didampingi Ketua DPRD, Rico AT Djanggola, dan dihadiri oleh seluruh anggota DPRD serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. *



