JAKARTA, CS – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memulai manufaktur massal mobil nasional paling lambat pada 2028. Untuk mewujudkan ambisi strategis ini, negara harus segera merampungkan berbagai kesiapan mendasar, mulai dari keandalan teknologi, penguatan rantai pasok lokal, hingga penentuan strategi pasar yang tepat.
Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat keseriusan pemerintah dalam membangun kemandirian industri otomotif tanah air. Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, mengungkapkan bahwa fondasi manufaktur kini mulai dibangun, salah satunya melalui penyelesaian fasilitas produksi PT Pindad di Subang. Menurut perkiraannya, pabrik tersebut diproyeksikan mampu mencetak kapasitas awal berkisar 50.000 hingga 100.000 unit per tahun.
Meski demikian, Yannes mengingatkan bahwa tantangan utama tidak sekadar terletak pada pembangunan fisik pabrik. Pemerintah dituntut bergerak cepat dalam menetapkan arah pengembangan produk, termasuk segmen pasar, penentuan kisaran harga, desain, hingga pemilihan mitra platform kendaraan. Pasalnya, proses pengembangan mobil penumpang baru umumnya memerlukan tenggat waktu 24 hingga 36 bulan sejak desain difinalisasi.
“Target produksi massal pada 2028 menunjukkan target yang sangat serius. Fondasi manufakturnya sudah mulai disiapkan,” ujar Yannes kepada Kontan.
Ia menambahkan, apabila kepastian arah produk sudah dikunci pada pertengahan 2027, maka proses manufaktur pada 2028 sangat mungkin direalisasikan dengan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara bertahap. Pada tahap awal, beberapa komponen kunci bernilai tinggi seperti sel baterai, semikonduktor daya, dan sistem manajemen baterai kemungkinan masih harus diimpor sebelum pasokan domestik benar-benar siap.
Di sisi lain, persaingan pasar kendaraan listrik domestik saat ini terbilang sangat ketat. Produsen otomotif asal Tiongkok gencar menggempur pasar lokal lewat penetapan harga yang agresif serta ekosistem purnajual yang kian matang. Oleh karena itu, mobil nasional dinilai tidak bisa hanya mengandalkan sentimen lokal, melainkan harus menawarkan keunggulan nyata dari segi biaya, fitur, serta layanan pendukung.
Dari segi pendanaan, Yannes mengkalkulasikan kebutuhan investasi awal untuk kapasitas 50.000 unit mencapai Rp7 triliun hingga Rp11 triliun. Angka tersebut berpotensi melonjak hingga Rp18 triliun untuk kapasitas 100.000 unit per tahun, di luar kebutuhan modal kerja. Secara keseluruhan, perkiraan modal untuk membangun ekosistem komprehensif hingga tahun kelima diprediksi menembus Rp28 triliun sampai Rp41 triliun, yang rencananya disokong oleh Danantara Development Management Fund (DDMF).
Sementara itu, pengamat otomotif Bebin Djuana menilai tenggat waktu 2028 tetap tergolong realistis, selama pemerintah menjalin kemitraan yang tepat dengan pemain otomotif berpengalaman. Pemanfaatan fasilitas pabrik yang sudah ada tetapi tidak aktif juga bisa menjadi opsi efisien untuk menekan modal kerja dan mempercepat jalannya proses produksi.
“Seberapa realistis tergantung siapa yang diajak kerja sama,” tegas Bebin.
Ia juga menekankan pentingnya pemberian insentif fiskal dan pembiayaan perbankan berbiaya rendah agar kendaraan ini benar-benar terjangkau oleh masyarakat luas. Dengan ekosistem regulasi, fasilitas, dan pembiayaan konsumen yang saling terintegrasi, komersialisasi mobil nasional diharapkan tidak hanya berakhir sebagai wacana, tetapi menjadi kenyataan yang membawa manfaat langsung bagi industri tanah air.*
